Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia, menyoroti kritik dan keresahan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal tersebut, kata dia, bisa mengikis kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan melahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi dalam keterangannya yang dikutip Senin, 5 Februari 2024.

Pernyataan Dedi merujuk dari munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Protes tersebut dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024.

Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti

Teranyar, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang terdiri atas rektor dari beberapa kampus. Mereka turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.

Gelombang protes diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi terkait kepala negara atau pejabat negara boleh memihak di Pemilu 2024. Hal itu dimungkinkan asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Namun kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini. “Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.

Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak

Menurut Dedi, Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik. Sebab, Presiden adalah pengecualian.

"Karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyebut gelombang kritik berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

Baca juga : Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi Setop Rusak Demokrasi

"Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," katanya. (MGN/Z-4)