Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia, menyoroti kritik dan keresahan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal tersebut, kata dia, bisa mengikis kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan melahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi dalam keterangannya yang dikutip Senin, 5 Februari 2024.
Pernyataan Dedi merujuk dari munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Protes tersebut dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024.
Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti
Teranyar, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang terdiri atas rektor dari beberapa kampus. Mereka turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.
Gelombang protes diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi terkait kepala negara atau pejabat negara boleh memihak di Pemilu 2024. Hal itu dimungkinkan asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Namun kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini. “Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Menurut Dedi, Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik. Sebab, Presiden adalah pengecualian.
"Karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyebut gelombang kritik berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi Setop Rusak Demokrasi
"Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," katanya. (MGN/Z-4)
Di tengah-tengah padatnya aktivitas kuliah, nongkrong dekat kampus jadi kegiatan tambahan para mahasiswa.
Pancasila dan khilafah tidak bisa hidup berdampingan di Indonesia. Salah satunya harus dikorbankan.
SOSOK Prof Yudian Wahyudi menjadi salah satu lulusan pesantren yang berhasil di dunia akademik. Dari Pesantren Termas di Pacitan, Jawa Timur.
Adapun pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70%.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan radikalisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di lingkungan kampus.
"Saya kira tahun ini dimungkinkan perguruan tinggi dibuka. Saya kira dengan cara terbatas, kapasitasnya terbatas, kemudian jamnya terbatas, kemudian mata kuliahnya terbatas," kata Ariza
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved