Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti

KOALISI Dosen Universitas Mulawarman Kalimantan Timur mengeluarkan petisi menyelamatkan demokrasi dan hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan petisi ini juga mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan langkah politiknya yang memihak untuk kepentingan dinastinya.

"Tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya," tegasnya.

Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil

Dalam petisi yang diterima Media Indonesia, Jumat (2/2) juga meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. 

Para dosen menegaskan, kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.

"Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu," tegasnya.

Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu

Koalisi juga menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Demokrasi RI Dalam Bahaya

Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik. 

Mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi. Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan.

Baca juga : Mahfud MD Mundur, Ini Kata Menko PMK Muhadjir Effendy

Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.

"Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita," tukasnya. (Z-4)

Baca juga : Bawaslu Diminta Tindak Tegas ASN yang Langgar Netralitas Pemilu