Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral. Padahal, ukuran kepemimpinan bukan sekadar menang-kalah, apalagi seremonial dan tepuk tangan.

Etika kepemimpinan selalu bermula dari keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan. Karena itu, ukuran pertama seorang pemimpin ialah seberapa jujur ia menahan diri, tidak menggunakan kuasa untuk memperkaya sanak saudara, dan lingkaran kepentingan. Surah As-Saff ayat 2 menjelaskan ‘lima taquuluuna ma la taf‘aluun’, celaan bagi mereka yang berkata tetapi tidak melakukan.

Di sinilah demokrasi harusnya menemukan makna yang paling substantif. Francis Fukuyama menegaskan pentingnya democratic accountability, demokrasi tidak berarti apa-apa bila tidak disertai pertanggungjawaban. Demokrasi tidak bisa diukur dari pemilu, harus diuji nilai, moral, dan etika. Pertanyaannya, apakah yang punya kuasa itu menang dengan cara etis? Apakah ia jujur menunaikan amanah, terutama untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi budaya?

Baca juga : Terima Biro Komite Palestina PBB, Wapres: Masalah Palestina bukan Isu Agama, tapi Politik dan Kemanusiaan

Korupsi bersifat sistemis dari atas sampai ke bawah sehingga pertarungannya menuntut teladan yang konsisten. Dalam tradisi moral, tanggung jawab itu berbunyi tegas, kullukum ra‘in wa kullukum mas’ulun ‘an ra‘iyyatihi, setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu democratic accountability, essentially yang melahirkan real respect, fear, and compassion.

AKAR TANGGUNG JAWAB

Baca juga : Kekuasaan, Keadilan, dan Partai Politik

Dalam politik, kepentingan sering diselubung dengan kata indah, padahal etika diukur dari tindakan, bukan lafaz. Ukurannya bukan slogan atau janji, melainkan ‘bil amal’. Ironinya terjadi saat slogan makin kencang, dana makin cepat lenyap, dan penyelewengan makin licin.

Fondasi kepemimpinan ialah mau mendengar, menerima nasihat, mengoreksi diri, dan menahan ego. Berikhtiar memperbaiki semampunya ‘islah mastatho‘tum’ dengan memulai dari diri sendiri, menolak privilese berlebihan dan menjaga disiplin moral.

Di sini penulis teringat warkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Gubernur Mesir Malik al-Asytar. Warkat itu bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan juga peta etik tentang tata kelola, akhlak, nilai, bahaya keangkuhan, dan kemanusiaan. Relasi sesama muslim disebut 'akhukum fi d-din' (saudara seagama), sementara relasi dengan yang bukan muslim disebut 'wa akhukum fi al-insaniyyah' (saudara sesama manusia). Itu menegaskan humanitarian ideals sebagai keyakinan hidup beragama, sejalan dengan 'walaqad karramna bani Adam', martabat manusia melekat, bukan hadiah politik.

Keberpihakan pada manusia tak boleh tunduk pada citra, ia harus nyata dalam kebijakan, memperkecil jurang, melindungi yang rentan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tak jadi pesta segelintir orang.

TAWADUK ILMU

Krisis etika kerap lahir dari keangkuhan: pemimpin alergi kritik dan kenyang pujian. Padahal, pemegang kuasa harus punya the humility of acknowledge, berani mengakui batas, menjaga rasa ingin tahu, dan mendengar pengalaman nyata rakyat. Seperti kata TS Eliot dalam Four Quartets: “The only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility; humility is endless.” Karena itu, hikmah yang paling layak dikejar ialah merendah diri, tawaduk.

Kerendahan hati juga berarti tidak memuja statistik, angka kemiskinan mungkin tampak 'indah', tetapi bagi yang menjalaninya, kemiskinan ialah lapar dan masa depan yang menyempit. Hal yang sering luput dari expert, tetapi nyata dirasakan orang kebanyakan setiap hari.

Spesialisasi memang perlu, tetapi jangan sampai mematikan nurani. Jose Ortega y Gasset mengingatkan 'barbarism of specialization': sangat ahli, tetapi miskin kemanusiaan, unggul di satu bidang, buta pada keseluruhan, terlatih teknis tetapi rapuh secara etis. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya keterampilan, tetapi adab 'addabani Rabbi fa ahsana ta’dibi', pendidikan yang memperhalus manusia, bukan sekadar menajamkan fungsi.

Ilmu harus bertumpu pada critical thinking agar kita tak mudah tergelincir ke fanatisme dan ekstremisme. Tradisi Islam justru melatih ketelitian dan perdebatan yang beradab, seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Rushd, tahafut al-falasifah dijawab tahafut al-tahafut. Iman dan nalar tidak bermusuhan, yang bermusuhan ialah kemalasan berpikir.

KEADILAN MANUSIAWI

Dunia sedang diliputi ketidakpastian ekonomi dan mudah tergoda untuk pesimistis. John M Keynes mengingatkan, menyerahkan ekonomi sepenuhnya kepada economy experts tidak otomatis menyelesaikan masalah, pemimpin tetap memikul tanggung jawab moral untuk merancang kebijakan yang memperbaiki keadaan.

Oswald Spengler memang melukis kemerosotan dalam Decline of the West, tetapi sejarah menunjukkan bangsa-bangsa tidak pernah sepenuhnya diam saat krisis, selalu ada ikhtiar mencari jalan keluar. Karena itu, spenglerian pessimism dalam politik dan ekonomi tidak perlu kita telan sebagai nasib.

Pertumbuhan harus ditagih tidak hanya dari grafik, tetapi juga dari kenyataan hidup. Karena itu, kompas pembangunan harus menyeimbangkan pengetahuan dan spesialisasi dengan kemanusiaan, belas kasih, dan keadilan. Kita perlu mengejar gelombang perubahan baru agar tak ada generasi tertinggal, tetapi yang menyelamatkan politik bukan kecanggihan strategi, melainkan keberanian etis untuk tetap berperikemanusiaan.

Kerendahan hati bukan aksesori, ia fondasi - tanpanya, ilmu jadi kesombongan, kuasa jadi pembenaran, dan demokrasi jadi panggung tanpa tanggung jawab.