Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB (CEIRPP) di Istana Wapres.
"Penting untuk kita garisbawahi, isu Palestina bukanlah isu keagamaan, melainkan isu politis dan kemanusiaan," ujar Wapres Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan komunitas internasional untuk bersatu atas nama kemanusiaan. Khusunya dalam membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
Baca juga : Ashabul Kahfi Ajak Mendoakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina
“Ke depan, saya harapkan Komite Palestina terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza,” ungkapnya.
Selain itu, Wapres meminta Komite Palestina untuk mengungkap akuntabilitas Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina. Di samping juga terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina.
"(Begitu juga) implementasi dari Putusan Mahkamah Internasional serta menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk melalui The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)," imbuhnya.
Baca juga : Ivan Gunawan Dapat Apresiasi dari Baznas
Terakhir, Wapres mengharapkan Komite Palestina dapat mendesak kesatuan suara di Dewan Keamanan PBB. Dalam mewujudkan solusi damai dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Saya harap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan Komite Palestina PBB dalam mewujudkan solusi damai dan keadilan bagi Palestina,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Cheikh Niang mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Sebab katanya, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah.
"Apa yang sangat kami kagumi dari dukungan Indonesia untuk Palestina adalah dukungannya tidak hanya datang dari pemerintah tapi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk dari parlemen, ormas, dan juga masyarakat luas," tuturnya.
Selain Ketua Biro Komite Cheikh Niang, turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite Arrmanatha C. Nasir (Wakil Tetap Indonesia untuk PBB), Wakil Ketua dan Pelapor Komite Ahmad Faisal Muhamad (Wakil Tetap Malaysia untuk PBB), Wakil Ketua Komite Jaime Hermida Castillo (Wakil Tetap Nikaragua untuk PBB), Observer Komite Riyad H. Mansour (Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB), serta Sekretaris Komite dan Pejabat Senior Urusan Politik di Divisi Hak-Hak Palestina Sekretariat PBB Patrice Chiwota. (Z-7)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus menunjukkan komitmennya dalam misi kemanusiaan global dengan menyalurkan bantuan paket makanan siap saji bagi warga terdampak konflik di Palestina.
Baznas kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Kali ini, bantuan yang disalurkan berupa pakaian dengan total 2.400 paket.
Israel menutup Masjid Al-Aqsa untuk hari ketiga di tengah Ramadan 2026 pasca-perang dengan Iran. Warga Palestina peringatkan perubahan status quo permanen.
Dunia Arab kerap dipersepsikan secara simplistis sebagai kawasan yang identik dengan konflik dan instabilitas.
Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas umat Islam sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang tengah berada dalam kondisi sulit.
Dalam konferensi pers di Barcelona, Spanyol bintang Thelma & Louise tersebut mengatakan bahwa ia kehilangan agensinya dan kesulitan mendapatkan proyek besar di industri hiburan
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved