Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB (CEIRPP) di Istana Wapres.
"Penting untuk kita garisbawahi, isu Palestina bukanlah isu keagamaan, melainkan isu politis dan kemanusiaan," ujar Wapres Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan komunitas internasional untuk bersatu atas nama kemanusiaan. Khusunya dalam membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
Baca juga : Ashabul Kahfi Ajak Mendoakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina
“Ke depan, saya harapkan Komite Palestina terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza,” ungkapnya.
Selain itu, Wapres meminta Komite Palestina untuk mengungkap akuntabilitas Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina. Di samping juga terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina.
"(Begitu juga) implementasi dari Putusan Mahkamah Internasional serta menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk melalui The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)," imbuhnya.
Baca juga : Ivan Gunawan Dapat Apresiasi dari Baznas
Terakhir, Wapres mengharapkan Komite Palestina dapat mendesak kesatuan suara di Dewan Keamanan PBB. Dalam mewujudkan solusi damai dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Saya harap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan Komite Palestina PBB dalam mewujudkan solusi damai dan keadilan bagi Palestina,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Cheikh Niang mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Sebab katanya, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah.
"Apa yang sangat kami kagumi dari dukungan Indonesia untuk Palestina adalah dukungannya tidak hanya datang dari pemerintah tapi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk dari parlemen, ormas, dan juga masyarakat luas," tuturnya.
Selain Ketua Biro Komite Cheikh Niang, turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite Arrmanatha C. Nasir (Wakil Tetap Indonesia untuk PBB), Wakil Ketua dan Pelapor Komite Ahmad Faisal Muhamad (Wakil Tetap Malaysia untuk PBB), Wakil Ketua Komite Jaime Hermida Castillo (Wakil Tetap Nikaragua untuk PBB), Observer Komite Riyad H. Mansour (Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB), serta Sekretaris Komite dan Pejabat Senior Urusan Politik di Divisi Hak-Hak Palestina Sekretariat PBB Patrice Chiwota. (Z-7)
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved