Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB (CEIRPP) di Istana Wapres.
"Penting untuk kita garisbawahi, isu Palestina bukanlah isu keagamaan, melainkan isu politis dan kemanusiaan," ujar Wapres Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan komunitas internasional untuk bersatu atas nama kemanusiaan. Khusunya dalam membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
Baca juga : Ashabul Kahfi Ajak Mendoakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina
“Ke depan, saya harapkan Komite Palestina terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza,” ungkapnya.
Selain itu, Wapres meminta Komite Palestina untuk mengungkap akuntabilitas Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina. Di samping juga terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina.
"(Begitu juga) implementasi dari Putusan Mahkamah Internasional serta menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk melalui The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)," imbuhnya.
Baca juga : Ivan Gunawan Dapat Apresiasi dari Baznas
Terakhir, Wapres mengharapkan Komite Palestina dapat mendesak kesatuan suara di Dewan Keamanan PBB. Dalam mewujudkan solusi damai dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Saya harap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan Komite Palestina PBB dalam mewujudkan solusi damai dan keadilan bagi Palestina,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Cheikh Niang mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Sebab katanya, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah.
"Apa yang sangat kami kagumi dari dukungan Indonesia untuk Palestina adalah dukungannya tidak hanya datang dari pemerintah tapi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk dari parlemen, ormas, dan juga masyarakat luas," tuturnya.
Selain Ketua Biro Komite Cheikh Niang, turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite Arrmanatha C. Nasir (Wakil Tetap Indonesia untuk PBB), Wakil Ketua dan Pelapor Komite Ahmad Faisal Muhamad (Wakil Tetap Malaysia untuk PBB), Wakil Ketua Komite Jaime Hermida Castillo (Wakil Tetap Nikaragua untuk PBB), Observer Komite Riyad H. Mansour (Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB), serta Sekretaris Komite dan Pejabat Senior Urusan Politik di Divisi Hak-Hak Palestina Sekretariat PBB Patrice Chiwota. (Z-7)
Indonesia manfaatkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) untuk kawal hak Palestina & solusi dua negara. Presiden Prabowo juga akan tekan tarif resiprokal di AS.
Baznas bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir menyerahkan lima unit Mobile Clinic dari Tempo Scan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan darurat.
PBNU mendukung Presiden Prabowo menghadiri KTT Board of Peace di AS untuk solusi Gaza. Gus Ulil sebut ini langkah diplomasi realistis meski menuai kritik.
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved