Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB (CEIRPP) di Istana Wapres.
"Penting untuk kita garisbawahi, isu Palestina bukanlah isu keagamaan, melainkan isu politis dan kemanusiaan," ujar Wapres Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan komunitas internasional untuk bersatu atas nama kemanusiaan. Khusunya dalam membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
Baca juga : Ashabul Kahfi Ajak Mendoakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina
“Ke depan, saya harapkan Komite Palestina terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza,” ungkapnya.
Selain itu, Wapres meminta Komite Palestina untuk mengungkap akuntabilitas Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina. Di samping juga terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina.
"(Begitu juga) implementasi dari Putusan Mahkamah Internasional serta menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk melalui The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)," imbuhnya.
Baca juga : Ivan Gunawan Dapat Apresiasi dari Baznas
Terakhir, Wapres mengharapkan Komite Palestina dapat mendesak kesatuan suara di Dewan Keamanan PBB. Dalam mewujudkan solusi damai dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Saya harap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan Komite Palestina PBB dalam mewujudkan solusi damai dan keadilan bagi Palestina,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Cheikh Niang mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Sebab katanya, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah.
"Apa yang sangat kami kagumi dari dukungan Indonesia untuk Palestina adalah dukungannya tidak hanya datang dari pemerintah tapi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk dari parlemen, ormas, dan juga masyarakat luas," tuturnya.
Selain Ketua Biro Komite Cheikh Niang, turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite Arrmanatha C. Nasir (Wakil Tetap Indonesia untuk PBB), Wakil Ketua dan Pelapor Komite Ahmad Faisal Muhamad (Wakil Tetap Malaysia untuk PBB), Wakil Ketua Komite Jaime Hermida Castillo (Wakil Tetap Nikaragua untuk PBB), Observer Komite Riyad H. Mansour (Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB), serta Sekretaris Komite dan Pejabat Senior Urusan Politik di Divisi Hak-Hak Palestina Sekretariat PBB Patrice Chiwota. (Z-7)
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Baznas salurkan bantuan kepada keluarga pengungsi Palestina di Mesir.
Indonesia didorong untuk melakukan tindakan yang tegas dalam mendukung Palestina tidak hanya sekedar pernyataaan-pernyataan dukungan.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
Israel berencana menyetujui proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang tertunda. Namun proyek ini menuai kecaman internasional.
Pemerintah banyak melakukan sejumlah terobosan untuk membela Palestina yang termasuk pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved