Sistem Restoratif Jadi Kunci, Wamenkum Soroti Tantangan Implementasi KUHP

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menilai tantangan utama implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terletak pada kesiapan masyarakat dalam memahami perubahan paradigma hukum pidana nasional.

“Kalau aparat penegak hukum saya yakin siap, tetapi saya agak ragu apakah masyarakat kita siap dengan KUHP yang baru?” ujar Eddy di Kantor Kementerian Hukum, Senin (26/1).

Menurutnya, KUHP baru tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga cara pandang masyarakat terhadap pemidanaan. Selama ini, hukum pidana kerap dipersepsikan sebagai sarana pembalasan.

Baca juga : Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

“Saya ambil contoh konkret, kalau kita menjadi korban tindak pidana, komentar pertama kita pasti: tangkap pelakunya, proses, dan hukum seberat-beratnya,” katanya.

Eddy menilai pola pikir tersebut menunjukkan hukum pidana masih dipahami sebagai alat balas dendam, bukan sebagai sarana keadilan. “Padahal KUHP yang baru berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif,” jelasnya.

Ia menegaskan perubahan paradigma ini membutuhkan sosialisasi yang masif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Eddy mengingatkan, penerapan keadilan restoratif berpotensi disalahartikan jika publik belum memahami konsep tersebut. “Saya khawatir jangan sampai muncul anggapan polisi, jaksa, atau hakim sudah dibayar, padahal itu mekanisme yang memang diatur,” ujarnya.

Baca juga : Kemenkum dan HAM: KUHP Baru Hapuskan Orientasi Balas Dendam

Menurutnya, mekanisme restoratif bukan penyimpangan, melainkan bagian resmi dari sistem hukum pidana nasional. “Hal itu diperkenalkan baik di dalam KUHP maupun KUHAP,” katanya.

Terkait substansi KUHP, Eddy menegaskan para perumus undang-undang menyadari regulasi tersebut bukan produk yang sempurna.

“Kami sadar betul KUHP baru bukan kitab suci, tetapi itulah karya maksimal yang dapat kami berikan,” ujarnya.

Ia mengakui setiap pasal dalam KUHP berpotensi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat yang majemuk. “Dalam negara yang multi-etnis, multi-religi, dan multikultur, kontroversi itu hal yang wajar,” katanya.

Eddy menambahkan, perbedaan pandangan dalam proses legislasi juga dibahas secara mendalam oleh tim ahli sebelum KUHP disahkan. Setelah menjadi hukum positif, kata Eddy, tugas pemerintah adalah menaati sekaligus menjelaskan substansi dan semangat KUHP kepada publik agar implementasinya berjalan sesuai tujuan pembentukannya. (Dev/P-3)