Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi

KALKULASI ekonomi kian rumit untuk diformulasikan. Aneka proyeksi kerap berantakan saat berhadapan dengan ketidakpastian. Perkara perubahan iklim, penemuan teknologi, dan konflik politik antarkawasan (perang) menjadi megadestruksi yang sulit diantisipasi.

Konsensus global yang telah diratifikasi babak belur diinjak agenda sempit tiap negara. Kesepakatan ekonomi global, juga iklim, luluh lantak akibat unilaterisme keras yang diperagakan negara adikuasa, yakni AS. Lembaga multilateral, semacam PBB dan WTO (World Trade Organization), yang dulu begitu superior mengatur perilaku negara-negara di dunia, saat ini rontok dan kehilangan legitimasi.

Sejarah baru sedang diukir pasca-Perang Dunia II. Tatanan lama yang belum genap berumur satu abad segera digantikan dengan aturan main baru yang dipenuhi dengan eskalasi ancaman dan kemuraman. Pergeseran ekonomi dunia sedang merayap dan salah satu isu keras di baliknya ialah perebutan sumber daya energi.

Baca juga : Pembenahan Logistik Indonesia Butuh Satukan Langkah Antarlembaga

 

RUNTUHNYA KONSENSUS

Satu dasawarsa lalu, The Economist Intelligence Unit (2015) meramalkan periode 2019- 2030 kawasan Asia-Pasifik akan memberikan kontribusi terhadap PDB dunia sebesar 42%-43% dan pada kurun 2041-2050 donasi mereka menjadi dominan sebanyak 55%. Proyeksi itu sekarang sudah menemui keabsahannya, dengan superioritas AS dan Eropa makin menyusut seiring dengan laju perekonomian Tiongkok, India, Indonesia, dan Korea Selatan.

Baca juga : Bukan Pertumbuhan, melainkan Kemakmuran Bersama

Berdasarkan penghitungan PBD dengan basis PPP (purchasing power parity), pada 2016 PDB Tiongkok sudah di atas AS. Indonesia saat ini berada di posisi tujuh besar ekonomi dunia dan meninggalkan atau menggeser Brasil (IMF, 2025). Pada 2030 diestimasi ekonomi Indonesia menapaki posisi lima besar, mengalahkan Jerman dan Rusia. Pada 2050 rangking lima besar ekonomi dunia secara berurutan akan diduduki Tiongkok, India, AS, Indonesia, dan Brasil. Perlu dicatat, negara Amerika Latin, khususnya Meksiko, pada 2050 juga mulai meroket dan berada di posisi tujuh besar. Reposisi ekonomi bergulir dalam sunyi.

 

Bagi Indonesia, prediksi itu terbaca indah dan memberikan kegembiraan kolektif. Namun, seperti disampaikan sebelumnya, perubahan amat besar sedang terjadi. Di luar sebab perubahan iklim, penemuan teknologi, dan konflik politik; di bidang ekonomi terdapat gejala perlambatan liberalisasi akibat resistensi yang kian masif, terutama dari Tiongkok dan India (Saul, 2018).

Poros ekonomi dunia terpolarisasi dalam wujud aliansi terbatas antarkawasan. Tiongkok membikin blok ekonomi yang bertujuan mengeliminasi hegemoni AS, demikian pula Rusia. Tiongkok sendiri sejak dulu lebih senang dengan perjanjian bilateral ketimbang multilateral (Allen, 2023). India memainkan kartu pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memperkuat posisi tawar mereka berhadapan dengan AS dan Tiongkok.

Dinamika ekonomi global makin intens seiring dengan kompleksitas multipolarisme. Globalisasi dan liberalisasi dipenggal polarisasi. Wilayah Eropa terseok dalam menghadapi ritme ekonomi Asia-Pasifik yang begitu deras. Jerman dan Inggris mencoba bertahan dengan segala daya meski tetap saja tertatih menahan gempuran dari seluruh penjuru. Bacaan yang tersedia tidak cukup lengkap untuk mencerna keseluruhan perubahan ekonomi.

Di sisi lain, perang terhadap perubahan iklim mengalami perlambatan akibat tekanan ekonomi domestik tiap-tiap negara. Kesan yang muncul di permukaan cuma AS yang dianggap dingin terhadap mitigasi perubahan iklim akibat pemanfaatan sumber daya fosil. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, banyak negara yang berkepentingan tetap bertahan mengelola ekonomi dengan basis energi fosil. Konsensus penanganan iklim global lunglai di lapangan.

Sementara itu, perubahan teknologi menjadi keniscayaan yang bisa menjepit penggunaan energi fosil. Teknologi membikin ekonomi kian menjauh dari aplikasi eksploitasi sumber daya alam. Pengetahuan dan inovasi digelar lebih lebar lewat penopang teknologi. Kepastian masa depan makin gelap saat konflik politik antarnegara berwujud perang (yang sudah berjalan sejak 2022) kian intensif saat ini. Cahaya meredup menuju kemurungan.

 

DINAMIKA PERTUMBUHAN KAWASAN

Perubahan lanskap jagat di atas juga terjadi dari perspektif pertumbuhan ekonomi (PDB) global sejak dekade 1960-an. Pada masa itu pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata masih sebesar 5,4% (World Bank, 2025).

Setelah itu, pada dekade 1970-an turun menjadi 4,1%; dekade 1980-an 3,0%; dekade 1990-an 2,7%; dekade 2000-an naik tipis menjadi 2,9%; dekade 2010-an naik lagi menjadi 3,2%; dan dekade 2020-an diproyeksikan hanya tumbuh rata-rata 2,6% (terendah dalam 60 tahun terakhir).

Dasawarsa 1980-an dianggap sebagai mula dari liberalisasi dunia, tapi ternyata pada tempo tersebut perekonomian global justru merosot. Data menunjukkan sejak dekade 1980-an dominasi pertumbuhan ekonomi dunia banyak disokong negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok, Korsel, India, Indonesia, dan beberapa negara lain.

Sebaliknya, perekonomian negara maju, terutama zona Eropa, tersungkur akibat defisit demografi, krisis fiskal, dan pelapukan daya saing.

Pertumbuhan pendapatan per kapita dunia dalam 25 tahun terakhir (2000-2024) secara lebih spesifik didorong empat negara utama: Tiongkok, Rusia, Indonesia, dan India (World Bank, 2025).

Pada periode tersebut secara akumulatif petumbuhan pendapatan per kapita Tiongkok sebesar 1.273%, Rusia 740%, Indonesia 545%, dan India 509%. Setelah itu, di bawahnya diikuti Turki, Arab Saudi, Australia, Korsel, Brasil, dan AS. Data itu menjelaskan percepatan negara-negara Asia Timur/Pasifik akan sulit dikejar negara lain dan hingga 2050 akan menjadi pemain besar ekonomi.

Transformasi ekonomi menjadi kata kunci dari pergerakan negara-negara Asia tersebut, yang sebagian sering disingkap dengan istilah industrialisasi (lebih spefisik lagi: hilirisasi). Proses itu pula yang dijalani AS dan negara Eropa sejak 1850-an ketika revolusi industri dimulai. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita naik pesat sehingga mereka menjadi lokomotif negara maju.

Perkara yang dihadapi Indonesia ialah tenggat dividen demografi yang mulai menurun sejak 2050. Indonesia hanya butuh 24 tahun saja untuk berubah dari 7% menjadi 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas. AS membutuhkan waktu 69 tahun dan Inggris 45 tahun untuk mengalami pergeseran komposisi penduduk di atas 65 tahun (aging society) tersebut (UN DESA dan World Bank, 2024).

Saat ini Indonesia masuk kategori negara upper middle income dan terjebak selama 30 tahun dalam kelompok berpendapatan menengah/middle income (1993-2022). Berdasarkan naskah RPJPN 2025-2045, Indonesia akan keluar dari kubang pendapatan menengah-atas pada 2038 jika pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%/tahun dan mundur pada 2041 bila rata-rata hanya 6%/tahun. Bila merunut rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir (sekitar 5%), baru pada tempo 2050-an Indonesia akan masuk gerbong negara berpendapatan tinggi.

 

EMPAT KAPITAL INDONESIA

Indonesia punya beberapa kapital penting sebagai penajam tombak ekonomi dunia dalam 25 tahun ke depan. Pertama, usia tenaga kerja produktif dalam fase ideal hingga dua dekade ke depan sehingga pertambahan output ekonomi bisa digandakan lebih mudah. Problem yang dihadapi: pendidikan tenaga kerja usia produktif didominasi lulusan SMP ke bawah (sekitar 60%).

Kedua, seperti halnya Tiongkok dan India, Indonesia punya pasar yang besar (dalam rupa jumlah penduduk). Jika angka pengangguran bisa ditekan dan produktivitas terus meningkat, daya beli akan menjulang sehingga menjadi sumbu pergerakan ekonomi.

Ketiga, pranata pengetahuan, riset, dan regulasi sudah mulai membaik sehingga inovasi terus mengalami peningkatan. Selama periode 2013-2025 Indonesia masuk enam besar negara yang memperoleh loncatan indeks inovasi global. Pada 2013 posisi Indonesia di peringkat ke-85 dan sekarang (2025) rangking ke-55 dunia (WIPO, 2025). Artinya, Indonesia naik 30 peringkat dalam 12 tahun terakhir.

Keempat, meski Indonesia bukan lagi negara yang memiliki kekayaan alam besar di dunia (tidak masuk 10 besar), dalam beberapa komoditas vital ketersediaannya masih patut diperhitungkan. Di sektor migas, cadangan minyak menempati peringkat ke-15 besar dunia (EIA, 2025). Indonesia juga menjadi negara penghasil energi terbesar kedua yang bersumber dari batu bara dan biofuel (Energi Institute, 2025). Cadangan emas Indonesia berada di posisi empat besar di dunia (diperkirakan sebanyak 3.800 ton), di bawah Rusia, Australia, dan Afrika Selatan.

Sementara itu, produk yang masuk kategori mineral kritis (yang sekarang menjadi incaran negara maju), seperti kobalt, Indonesia menjadi negara produsen nomor dua terbesar, di bawah Kongo (IEA, 2024). Masih banyak lagi komoditas mineral, seperti nikel, timah, bauksit, mangan, dan energi terbarukan (geotermal, hidrogen, surya) yang menjadi etalase kekuatan sektor energi nasional.

Keempat modal tersebut menjadi mata kail yang bisa menjerat beragam peluang ekonomi, baik pada level domestik maupun global. Pekerjaan rumah untuk tiga kapital yang pertama ialah prioritas anggaran dan konsistensi kebijakan. Jika itu bisa dipenuhi, level produktivitas tenaga kerja, daya beli pasar (penduduk), dan inovasi akan menjangkau langit tertinggi dalam sejarah ekonomi bangsa.

Khusus sektor energi, terdapat dua catatan pokok yang layak direnungkan. Kesatu, perkembangan ekonomi negara maju amat bergantung pada negara yang memiliki bahan baku mineral kritis, terutama untuk mengembangkan industri militer, elektronika, dan infrastruktur komputer (The Economist, 28/2). Indonesia harus cerdas membaca peta tersebut agar memiliki daya tawar yang kukuh.

Kedua, bahan baku sektor energi itu tidak akan mempunyai kapitalisasi yang besar bila tidak diperdalam lewat strategi hilirisasi. Presiden amat memahami isu itu, tinggal diteruskan dalam wujud penetrasi kebijakan dan eksekusi yang mapan.

 

KECERMATAN MEMBANGUN ALIANSI

Agreement on resiprocal trade (ART) antara AS dengan Indonesia membuktikan dua catatan di atas. Di dunia terdapat sekitar 46 komoditas mineral kritis dan Indonesia memiliki hampir separuhnya. Tiongkok merupakan negara terbesar pemilik mineral krisis (terutama rare earth), diikuti negara di Afrika dan Amerika Latin.

AS tidak mungkin menggantungkan pasokan mineral kritis dari Tiongkok karena berbeda kutub dalam geoekonomi/geopolitik global (seperti juga AS yang ambil alih industri minyak Venezuela setelah menangkap Maduro).

Salah satu negara strategis yang bisa digaet AS ialah Indonesia.

Masa kini industri paling bernilai di dunia (berdasarkan kapitalisasi pasar) antara lain teknologi, AI, perangkat lunak dan keras, internet, elektronik, semikonduktor, dan energi (Investorsight Research, 2025). Industri itu sangat membutuhkan pasokan mineral kritis sebagai bahan bakunya. AS merupakan negara yang berada di garda paling depan di dalam pengembangan industri tersebut, bersama dengan beberapa negara Eropa, Tiongkok, Jepang, dan Korsel.

Hilirisasi yang didesain di Indonesia antara lain juga menyasar sektor elektronika, semikonduktor, dan energi. Poin inti yang perlu dipahami, Indonesia yang mempunyai kapital di sektor energi (di antaranya mineral kritis) berada dalam zona yang strategis untuk menjemput masa depan (di luar tiga modal sebelumnya). Tentu saja sektor energi itu hanya salah satu ujung tombak, masih terdapat sektor lain yang laik dipromosikan.

Berikutnya, pada saat ketidakpastian global makin mengancam pergerakan ekonomi (terutama eskalasi perang yang sulit dikontrol), akumulasi ekonomi pada masa depan cuma bisa ditentukan pendalaman dan ketahanan ekonomi yang mampu menggandakan nilai tambah. Daya beli dan pasar yang besar merupakan sumber penting, tapi tidak mencukupi. Pada titik itulah kesanggupan mengamalkan formula injeksi teknologi via hilirisasi (energi) menjadi konsensus kolektif (Atkinson and Ezell, 2012).

Sasaran itu seiring dengan proyeksi kontribusi sektor industri pengolahan nasional yang mencapai 30%, proporsi lapangan kerja formal sebesar 80% (saat ini baru sekitar 40%), dan partisipasi angkatan kerja pada level 80% pada 2050. Demikian pula dalam hal tenaga kerja sektor industri diharapkan menyerap 24% dan sektor perdagangan mengambil porsi 26% pada 2050.

Pada kurun yang sama penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tinggal 17% (modifikasi dari Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang 2045, Kementerian Ketenagakerjaan). Situasi itu yang paling utama disebabkan pergeseran lama sekolah tenaga kerja yang lebih bagus (didominasi lulusan SMA ke atas) dan penggunaan teknologi yang kian intensif.

Jadi, masa depan Indonesia telah terukur sejak sekarang hingga menuju puncak 2050. Prioritas yang perlu dijaga: hati-hati membangun aliansi (termasuk kerja sama/perjanjian ekonomi) dan kecermatan dalam membaca arah geopolitik global, khususnya di sektor energi.

 

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi