Pembenahan Logistik Indonesia Butuh Satukan Langkah Antarlembaga

LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia, nadi ini masih tersumbat oleh kerumitan birokrasi dan tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah.

“Indonesia memang sudah memiliki cetak biru seperti Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan National Logistic Ecosystem (NLE). Namun, dalam praktiknya, upaya ini kerap terbentur ego sektoral dan kurangnya koordinasi lintas lembaga," ujar pengusaha muda Fauzan Fadel dalam keterangan yang diterima (1/08).

Ia mencontohkan pengelolaan pelabuhan yang diatur oleh Kemenhub namun dikelola oleh Pelindo, serta perizinan ekspor-impor yang melibatkan banyak instansi seperti Kemendag, Kemenperin, Badan POM, dan Bea Cukai. Semua memiliki sistem dan aturan masing-masing yang tidak terintegrasi.

Baca juga : Neraca Perdagangan Juni 2023 Diperkirakan Surplus 1,33 Miliar Dolar AS

Akibatnya, Indonesia menanggung biaya logistik sebesar 23% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang berkisar antara 12–15%. Hal ini menyebabkan harga barang lebih mahal, menurunkan daya saing industri, dan membuat investor berpikir ulang.

Ia mengajukan beberapa solusi, di antaranya audit dan harmonisasi regulasi logistik secara nasional, penguatan peran koordinatif Kemenko Perekonomian dalam mengarahkan dan mengawasi kebijakan lintas sektor, pembangunan satu platform digital logistik nasional (single window) agar seluruh proses logistik lebih cepat dan efisien, penyusunan roadmap logistik nasional yang inklusif, berbasis data, dan melibatkan pemerintah pusat serta daerah.

“Logistik bukan hanya soal teknis pengiriman barang, tapi soal bagaimana negara ini membangun daya saing dan efisiensi ekonomi. Dengan menyatukan langkah dan visi antar lembaga, Indonesia bisa menjadikan sektor logistik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Baca juga : BUMN Topang Suplai dan Logistik Koperasi Desa Merah Putih

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan logistik yang kompleks—mulai dari tingginya biaya logistik, ketimpangan infrastruktur antar wilayah, fragmentasi sistem antar moda, hingga kurangnya integrasi data dan digitalisasi.

“Sebagai profesional dengan latar belakang teknik dan manajemen, saya mengajukan serangkaian ide strategis dan sistematis untuk mempercepat reformasi logistik nasional. Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem logistik nasional yang terhubung, efisien, berkelanjutan, dan adil secara ekonomi," ucapnya.

Ia menyarankan pembangunan platform logistik nasional berbasis 4PL yang mampu mengintegrasikan sistem transportasi, gudang, pergudangan digital, dan pelaku logistik lokal. Platform ini harus bersifat terbuka (open API) agar dapat diakses oleh startup logistik, UKM, hingga e-commerce daerah. Dengan big data dan kecerdasan buatan, sistem ini dapat memberikan real-time tracking, demand forecasting, dan efisiensi routing.

Selain itu, harus ada sinergi antarmoda untuk efisiensi biaya logistik. Biaya logistik tinggi disebabkan dominasi moda darat (truk), kemacetan, dan ongkos BBM. Sehingga perlu serangkaian upaya untuk menurunkannya.

Indonesia juga memerlukan satu sistem terintegrasi: dashboard logistik nasional yang menggabungkan WMS, TMS, pelabuhan, bea cukai, hingga pengiriman e-commerce. Di sisi lain, regulasi logistik nasional masih tersebar di banyak kementerian, dibutuhkan badan otoritas logistik nasional untuk menyusun roadmap logistik 2030 dan menyatukan BUMN logistik dalam holding sinergis.

“Indonesia membutuhkan keberanian untuk menyatukan kekuatan aset logistik nasional dalam satu ekosistem modern. Dengan visi platform nasional berbasis digital dan kolaborasi antarmoda, kita dapat menurunkan biaya logistik, memperkuat UMKM, dan membuka akses ekonomi yang lebih adil. Reformasi logistik bukan sekadar efisiensi, tetapi bentuk nyata pembangunan berkeadilan," pungkasnya. (M-3)