Danantara Audit Ulang Aset BUMN

BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara  atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan fondasi keuangan seluruh portofolio Badan Usaha Milik Negara.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari konsolidasi manajemen baru setelah lembaga itu menerima mandat mengelola aset negara.

"Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel," ujar Rohan dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Peninjauan itu dilakukan melalui entitas operasional Danantara Asset Management. Evaluasi mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, hingga penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko perusahaan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan negara berjalan lebih transparan dan selaras dengan praktik bisnis yang sehat. Selain itu, evaluasi diharapkan mampu memperkuat fondasi keuangan BUMN di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan kinerja.

Rohan menilai penguatan disiplin manajemen dapat membuka ruang bagi peningkatan produktivitas perusahaan negara. Dengan fondasi keuangan yang lebih kuat, BUMN diharapkan mampu memperbaiki margin operasional sekaligus memberikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata bagi negara.

Baca juga : BPKH Sebut Revisi UU Keuangan Haji untuk Perkuat Tata Kelola dan Investasi

"Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan," tuturnya. 

Ia juga menegaskan, keberhasilan perusahaan milik negara ke depan tidak hanya diukur dari besarnya angka dalam laporan keuangan. Kinerja yang dinilai penting adalah kemampuan menghasilkan laba yang sehat, arus kas yang kuat, serta dividen yang berkelanjutan bagi negara.

Proses pembenahan tata kelola BUMN akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas operasional dan keberlangsungan bisnis perusahaan-perusahaan dalam portofolionya. (H-4)