Menakar Harga Beras dengan Tenaga Perempuan Buruh Tani

DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2024 rata-rata per tahun harga naik 6% hingga tembus Rp15.308 per kilogram untuk kualitas medium. Kenaikan harga ini sering dianggap kabar baik bagi petani. Namun, kesejahteraan buruh tani, terutama perempuan, kian berat.

Masih menurut BPS, produksi beras nasional turun sekitar 0,18% setiap tahun, meskipun di 2025 kembali naik distimulasi oleh kebijakan menuju swasembada beras. Di sisi lain, kebutuhan beras nasional meningkat 0,8% per tahun. Celah antara pasokan dan permintaan ini mendorong kenaikan harga. Akan tetapi, itu hanya berlaku di simpul akhir dari rantai pasok pasar beras. Kenaikan itu lebih banyak terjadi di sisi hilir akibat mengularnya rantai distribusi dan lemahnya posisi tawar di sisi hulu. Ini jelas sebuah ironi dalam sistem pangan kita karena mahal di tingkat konsumen, murah di petani, dan upah buruh tani tak kunjung berubah, apalagi bagi perempuan buruh.

Baca juga : Pasar Gedhe Klaten Sepi Pascalibur Nataru, Harga Komoditas Pangan Stabil, Cabai Mulai Normal

BAGIAN PENTING DARI PROSES PRODUKSI PANGAN

Perempuan petani padi merupakan bagian penting dari proses produksi pangan. Bersama petani laki-laki, mereka ada di semua tahapan budi daya produksi padi. Namun, kontribusi mereka kerap tidak terlihat dan belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan maupun skema perlindungan sektor pertanian.

Pada saat yang sama, perempuan buruh tani menjalankan pekerjaan inti, dari penanaman hingga panen. Semuanya dibayar dengan upah lebih rendah, bersifat harian, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ketika harga beras naik, yang tidak ikut naik ialah upah mereka.

Baca juga : Deflasi 2 Bulan Berturut-turut, Mentan: Upaya Penurunan Harga Beras Berhasil

Sebagai buruh tani, mereka jelas sangat bergantung pada sawah. Namun, produksi beras tertekan oleh konversi lahan pertanian dan cuaca ekstrem. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan nonpertanian terus berlangsung terutama di Jawa, Bali, dan Lombok. Regulasi yang ada belum sepenuhnya jitu dalam pengendalian konversi lahan pertanian sawah. Apalagi di wilayah peri-urban yang mengalami tekanan pembangunan infrastruktur, industri, dan perumahan.

Proses ini tidak hanya mengurangi luas lahan baku sawah, tetapi juga memecah hamparan lahan sehingga menurunkan efisiensi usaha tani dan pengelolaan irigasi. Dampaknya sangat luas, yakni berkurangnya kesempatan kerja bagi buruh tani perempuan yang bergantung pada musim tanam dan panen.

Dalam kajian kami (tim IPB) yang dipimpin Dr Yanti N Muflikh, bersama The University of Queensland, BRIN, UGM, UMY, Parti Gastronomi, dan CHIPS melalui proyek MyIndah Diet–KONEKSI 2025 berbasis GEDSI, ditemukan bahwa tekanan pembangunan telah memperdalam kerentanan ekonomi sekaligus meningkatkan beban kerja perempuan dalam sistem pangan.

Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan musim tanam labil, awal musim hujan bergeser meningkatnya frekuensi banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Kondisi ini berulang-ulang meningkatkan risiko gagal panen, memperbesar biaya produksi, dan menekan produktivitas secara berkelanjutan.

Dalam situasi seperti ini, petani menghadapi risiko yang kerugian yang semakin besar. Sementara bagi buruh tani perubahan-perubahan itu menimbulkan kerentanan parah karena mereka hanya bergantung pada produksi sawah. Perempuan buruh tani berada pada posisi paling rentan karena sepenuhnya bergantung pada ketersediaan hari kerja tanpa memiliki cadangan aset lainnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, pemerintah kerap mengandalkan impor beras. BPS melaporkan, dalam lima tahun terakhir, impor beras meningkat sekitar 65% per tahun. Pada 2024 saja impor mencapai 4,5 juta ton. Suatu angka fantastis bagi Indonesia yang mendaku sebagai produsen beras, meskipun pada 2025 diklaim sudah tak impor beras konsumsi.

Bagaimanapun, kebijakan impor beras memang bisa menjaga stabilitas harga dan menjamin daya beli konsumen. Tapi juga punya konsekuensi penting bagi petani, khususnya bagi perempuan petani. Masuknya beras impor sering kali menekan harga jual gabah di tingkat petani sehingga menurunnya insentif petani. Kondisi ini memperlihatkan masalah dalam tata kelola dan kebijakan perberasan Indonesia.

Meskipun arah kebijakan pangan kini menuju kemandirian dan patut diapresiasi, terutama melalui penguatan cadangan beras, serapan gabah, dan rehabilitasi irigasi, tapi tanpa perhatian komprehensif terhadap buruh tani, terutama perempuan yang benar-benar tulang punggung dari produksi beras, maka desain kebijakan ke arah kemandirian itu seperti mimpi.

Bagi perempuan buruh tani, pemahaman komprehensif dan inklusif atas persoalan mereka membantu mengatasi persoalan mereka. Sebagian besar mereka bekerja dengan upah harian yang cenderung stagnan, dan terpisah dari dinamika harga beras di pasar. Kenaikan harga beras sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan mereka. Buruh tani perempuan di desa semakin berkurang karena perempuan muda terserap industri manufaktur atau migrasi.

TEKANAN GANDA

Perempuan buruh tani lansia praktis menghadapi tekanan ganda. Sebagai konsumen, mereka harus membeli beras dengan harga yang mahal. Namun, sebagai pekerja, mereka tidak menikmati peningkatan pendapatan dari peningkatan harga beras. Mereka pun terimpit oleh kenaikan biaya input produksi seperti pupuk dan benih yang tidak diimbangi oleh harga jual gabah panenan mereka. Ketika harga beras naik, merekalah yang pertama kali harus menyesuaikan pengeluaran, yang sering kali dengan mengorbankan jumlah dan kualitas pangan keluarga.

Ketimpangan relasi pasar dan lemahnya perlindungan sosial membuat buruh tani perempuan berada dalam posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan ketidakpastian produksi. Dalam situasi harga yang jatuh atau gagal panen, kondisi ini dengan cepat berubah menjadi krisis bagi mereka.

Situasi inilah yang mendorong keluarga buruh tani mengetatkan pengeluaran sebagai strategi bertahan hidup. Mereka mengganti konsumsi dengan pangan alternatif yang lebih murah, mengurangi porsi makan, atau mencari tambahan pekerjaan di sektor informal. Mereka kerap mengandalkan jaringan sosial, seperti bantuan keluarga atau komunitas lokal. Namun, rentetan strategi bertahan ini sering kali berdampak pada kelelahan fisik, penurunan kesehatan, dan memperbesar kerentanan lewat jeratan utang konsumtif seperti pinjaman ke warung, tengkulak, atau koperasi harian yang akan dibayar pada saat menerima upah. Akibatnya, pendapatan mereka semakin tergerus.

Seluruh rangkaian fenomena itu menunjukkan bahwa kenaikan harga beras tidak otomatis mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani, apalagi bagi perempuan buruh tani. Selama kebijakan pangan masih berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek dan belum menyentuh persoalan struktural seperti distribusi nilai tambah, perlindungan lahan, dan sistem upah, ketimpangan struktural akan terus bertahan.

Kebijakan pemerintah perlu lebih sensitif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan buruh tani. Pengendalian impor yang menyesuaikan musim panen petani, penguatan kelembagaan petani, serta jaminan upah dan perlindungan sosial bagi perempuan buruh tani merupakan agenda mendesak sekaligus strategis bagi pencapaian kesejahteraan keluarga.

Tanpa perubahan arah kebijakan, kenaikan harga beras tidak pernah benar-benar dirasakan oleh petani atau buruh tani. Selama perempuan buruh tani masih menanggung beban ganda tanpa perlindungan yang memadai, ketidakadilan dalam sistem pangan nasional akan terus berulang, sekaligus memperdalam feminisasi kemiskinan.