2 Keponakan Jokowi di Pertamina Disorot Publik, Siapa Dia? Berikut Profilnya

Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

Isu mengenai meritokrasi dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencuat setelah publik menyoroti posisi strategis yang ditempati oleh Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priyambodo.

Kritik pedas dari warganet mengalir deras, terutama terkait transparansi proses rekrutmen di sektor energi nasional yang krusial. Sejumlah pihak menilai pentingnya penerapan prinsip meritokrasi yang ketat dalam pengisian jabatan di sektor vital seperti minyak dan gas.

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Profil Bagaskara Ikhlasulla Arif

Bagaskara Ikhlasulla Arif merupakan putra dari Titik Relawati, yang merupakan adik bungsu dari Joko Widodo. Sejak Maret 2024, Bagaskara menjabat sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Menanggapi sorotan publik, pihak Pertamina memberikan klarifikasi bahwa proses pengangkatan Bagaskara dilakukan melalui jalur profesional.

Perusahaan mengklaim bahwa rekrutmen tersebut telah mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku bagi tenaga kerja ahli di lingkungan BUMN.

Baca juga : Jokowi Tunjuk 19 Kementerian dan Lembaga Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM

Profil Joko Priyambodo

Nama kedua yang menjadi perhatian adalah Joko Priyambodo. Ia diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi di PT Patra Logistik, anak perusahaan Pertamina, sejak 20 Mei 2024.

Joko Priyambodo memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar Jokowi melalui pernikahannya.

Ia adalah menantu dari Idayati (adik kandung Jokowi) yang saat ini merupakan istri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Posisi Direktur yang diembannya menempatkan Joko pada peran krusial dalam rantai pasok logistik energi nasional.

Tuntutan Transparansi dan Meritokrasi

Fenomena ini memicu gelombang kritik di media sosial terkait tata kelola perusahaan negara. Warganet mendesak agar pengisian jabatan strategis di BUMN dilakukan secara terbuka dan berbasis pada rekam jejak serta kompetensi yang teruji.

Prinsip meritokrasi dalam BUMN diatur untuk memastikan bahwa individu yang memimpin sektor strategis memiliki integritas dan kemampuan teknis yang mumpuni demi kepentingan publik, bukan atas dasar kedekatan politik atau keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, diskusi mengenai profesionalisme di lingkungan Pertamina terus menjadi topik hangat, seiring dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki citra dan performa perusahaan milik negara di mata internasional. (Z-10)