Berita Terbaru Hukum Hari Ini

Hukum, Niat Baik, dan Kepentingan Publik

Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.

Nikita Mirzani Minta Presiden Prabowo Luruskan Hukum di Indonesia

Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.

Nikita Mirzani Minta Presiden Prabowo Luruskan Hukum di Indonesia

Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.

Presiden Prabowo Sahkan Aturan Baru, Justice Collaborator Bisa Bebas Bersyarat

PRESIDEN Prabowo Subianto  menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.

Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia

Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.

Ketika Ketulusan Diadili

Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Jadi Partner SIP Law Firm, Hanna Kathia Tegaskan Komitmen Perkuat Inovasi di Industri Hukum

Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.

Program Doktor Studi Ilmu Hukum Unkris Raih Akreditasi

Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki oleh Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doctor. 

Hukumonline Umumkan 200 Pengacara Berpengaruh di Indonesia

HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.

Indonesia Perlu Bentuk Mahkamah Medik

Dokter dan paramedis mestinya mendapat bentuk keadilan tersendiri. Mereka tidak bisa lecture general berupa KUHP. Karena tidak ada dokter yang berniat mencelakanan pasiennya.

Presiden Prabowo Subianto Hadiri Sidang Tahunan Mahkamah Agung

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (19/2) pagi.

KPK Hadirkan 4 Ahli Praperadilan Hasto Kristiyanto, Siapa Saja?

KPK menghadirkan empat ahli dalam sidang gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dua ahli yang hadir yakni hukum pidana

Dukung Bisnis Global dan Komunitas Ekspatriat, Firma Hukum Ini Hadir di Bali

Salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, Murzal & Partners (MNP), mengumumkan ekspansi strategisnya dengan pembukaan kantor baru di Sunset Road, Bali.

KUHP Baru Ubah Paradigma Hukum Pidana, Fokus Pemulihan Sosial

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip baru dalam hukum pidana, Indonesia berusaha menggantikan paradigma lama dengan KUHP Nasional.

Legislator Desak Pelaku Pencabulan Anak di Tangerang Dihukum Berat

Kejahatan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan dan nilai-nilai keagamaan,

Yusril Ingatkan Pemerintah Jangan Intervensi Proses Hukum

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.

BNN Sebut Penyalahguna Narkoba yang Lapor tak Boleh Dihukum

Ia menuturkan kesadaran para pengguna narkotika untuk melapor merupakan kewajiban atau hak yang diberikan oleh UU kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk diberikan perawatan oleh negara.

Platform Digital untuk Permudah Akses Hukum bagi Masyarakat Indonesia

PLATFORM hukum digital, Hukumku, berinovasi untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Penerapan Restorative Justice Harus Disertai Pengembangan

Restorative justice merupakan suatu konsep yang terbuka, potensi trasformatif atas penerapannya di berbagai perkara ke depan pasti akan banyak mengejutkan berbagai pihak.

Mahfud Ingatkan Prabowo Supaya Menegakkan Hukum dan Demokrasi

Penurunan peringkat disumbang oleh dua indikator, yaitu pembatasan kekuasaan Pemerintah dan pemenuhan hak-hak dasar warga. 

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia