Berita Terbaru Hukum Hari Ini

KPK tak Persoalkan Jamdatun Batal Bersaksi di Sidang Ekstradisi Paulus Tannos

KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan PN Depok, Sita USD50 Ribu

KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.  

KPK Dalami Aliran Uang Bupati Nonaktif Pati Sudewo lewat Jalur Koperasi

KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.

Prabowo Kembali Singgung Korupsi, Kejagung Langsung Bidik Eks Pejabat BUMN

Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.

Tunjangan Jumbo, Integritas Mini: Korupsi di Peradilan Nihil Efek Jera

Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.

Penyidikan Belum Rampung, KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo Terkait Kasus Pemerasan

KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.

Harta Kekayaan Rini Soemarno Capai Rp128,9 Miliar, Eks Menteri BUMN yang Diperiksa KPK

Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.

Profil Rini Soemarno: Dari Menteri BUMN hingga Diperiksa KPK soal Korupsi Gas

Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi.

KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas

Tiga saksi lain yaitu Dosen IT Tutuka Ariadji (TA), dan dua saksi berinisial SHB serta WM. Budi menyebut Rini memenuhi panggilan dan tengah diperiksa.

Polda Metro Harap Pandji Hadiri Pemeriksaan soal Materi Stand Up Comedy “Mens Rea” 6 Februari

Dari lima laporan yang masuk salah satu di antaranya dilayangkan oleh Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Aliansi Pemuda Muhammadiyahh, Rizki Abdul Rahman Wahid.

Adat Toraja dan Nilai Budayanya di Tengah Kasus Pandji Pragiwaksono

Kasus Pandji Pragiwaksono membuka diskusi publik tentang adat dan budaya Toraja. Mengenal nilai, tradisi, dan makna sakral budaya Toraja di tengah polemik.

Pandji Pragiwaksono Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Adat Toraja

Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ia mengaku telah meminta maaf dan mengikuti proses hukum.

KPK Dalami Aliran Dana Pengisian Perangkat Desa Pati, Tiga Pejabat Lokal Diperiksa

Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.

Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Tindak Pidana

Febri menegaskan, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

Bahar bin Smith Jadi Tersangka di Polres Metro Tangerang Kota? Ini Kasusnya

Ia sebut berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan penyidik, dengan hasil menyebutkan status Bahar bin Smith dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka.

Komisi III DPR Desak Reformasi Kultur di Polri dan Kejaksaan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata. 

Geledah Sejumlah Ruangan di Kantor Bupati Pati, Ini Rincian Barang yang Diambil KPK

Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.

Ada Delik Tuyul di KUHP? Laporan Eggi Sudjana soal Roy Suryo Dinilai Keliru

Kemudian, Herman menyebut Eggi Sudjana adalah sahabat perjuangan Roy Suryo cs dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Bela Diri Hogi Minaya Berujung Ditersangkakan, DPR Nilai Akibat Kekeliruan Polisi

Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.

Hogi Minaya Tabrak 2 Pelaku Jambret Istrinya, Wamenkum : Itu Pembelaan Terpaksa

Ia menegaskan pembelaan tidak hanya melindungi keanggotaan tubuh ataupun nyawa, melainkan barang milik pribadi masuk pada kategori pembelaan terpaksa tersebut.

Konsolidasi Masyarakat Sipil: Kunci Menghadapi Penyempitan Ruang Demokrasi Indonesia

Kesehatan Jemaah Haji

Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia