Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto sudah memberikan perintah kepada penegak hukum untuk memeriksa sejumlah eks pejabat badan usaha milik negara (BUMN) terkait kebocoran anggaran. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menjalankan perintah Kepala Negara.
“Tentunya kami akan menindaklanjuti,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (9/2)
Anang enggan memerinci eks pejabat BUMN yang akan dipanggil. Tapi, Kejagung dipastikan memiliki bahan awal soal kebocoran anggaran jika memanggil saksi. “Dengan tetap berdasarkan pada alat bukti yang ada tentunya,” ucap Anang.
Anang juga memastikan pemanggilan eks pejabat BUMN bukan didasari penargetan. Asas praduga tak bersalah bakal diutamakan. “Dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ucap Anang.
Anang memastikan pelanggaran hukum tidak setop jika seseorang sudah tidak menjabat. Sebab, kebocoran anggaran berimbas pada masa depan. “Ini menjadi warning bagi para pejabat BUMN, pertanggungjawaban pidana tidak bisa lepas seiring berakhirnya masa jabatan,” terang Anang.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa setiap upaya pemberantasan korupsi kerap diikuti dengan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Presiden saat bertaklimat di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2), menyinggung adanya "kelompok garong" yang ia sebut sebagai pihak yang kerap menyerang balik pemerintah ketika langkah-langkah penindakan terhadap korupsi diperkuat.
"Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan keadilan, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para alim ulama dan tokoh masyarakat untuk bersatu memberantas korupsi.
"Saudara-saudara semua, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga Republik ini, kita harus menjaga kekayaan bangsa kita, kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia," katanya.
Ia mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat kaya. Namun, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan akibat ulah para koruptor mencuri kekayaan negara.
Pemberantasan korupsi di Indonesia, diakui Presiden Prabowo, memang bukan pekerjaan ringan. Ada perlawanan dari para koruptor yang selama ini mencuri kekayaan negara. Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur selangkah pun dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan hukum kita. Karena itu, saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapak pun," katanya.
Presiden Prabowo pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari MUI dalam upaya penegakan keadilan.
"Terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian. Saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umaro bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini," katanya. (Can/P-3)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SURVEI Indikator Politik Indonesia mencatatkan angka kepuasan publik mencapai 79,9% pada kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pengamat sebut Seskab Teddy memegang peran penting.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved