Profil Rini Soemarno: Dari Menteri BUMN hingga Diperiksa KPK soal Korupsi Gas

RINI Mariani Soemarno merupakan tokoh senior di dunia pemerintahan dan bisnis Indonesia. Ia lahir di Marylebone, London, Inggris, pada 9 Juni 1958. Rini dikenal luas saat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, periode 2014–2019.

Sebelum masuk kabinet, Rini memiliki rekam jejak panjang di sektor korporasi dan investasi. Ia pernah menjabat sebagai Managing Director PT Rini Soemarno & Associates, serta menduduki posisi strategis di sejumlah perusahaan nasional dan multinasional. Latar belakang pendidikannya berasal dari Wellesley College, Amerika Serikat, dengan fokus studi di bidang ekonomi.

Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi. Pada masa jabatannya, pemerintah mendorong kerja sama bisnis dan efisiensi di BUMN strategis, termasuk yang bergerak di bidang migas dan gas bumi.

Baca juga : KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas

Rini Soemarno kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kerja sama jual beli gas. Rini diperiksa pada Kamis (6/2) di Gedung KPK Merah Putih, bersama tiga saksi lain. KPK menyatakan pemeriksaan tersebut masih berkaitan dengan pendalaman perkara yang menjerat sejumlah tersangka dari perusahaan pelat merah dan swasta.

Hingga kini, status Rini Soemarno dalam perkara tersebut adalah sebagai saksi, dan KPK menegaskan proses pemeriksaan masih terus berlangsung. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (6/2).

Tiga saksi lain yaitu Dosen IT Tutuka Ariadji (TA), dan dua saksi berinisial SHB serta WM. Budi menyebut Rini memenuhi panggilan dan tengah diperiksa.

Baca juga : Bukti Korupsi Kuota Haji Kuat, KPK Isyaratkan Eks Menteri Terlibat

"Saat ini pemeriksaan masih berlangsung," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK menahan Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo Tjokro Soebroto (AS), pada 21 Oktober 2025. Arso merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait perjanjian jual beli gas di perusahaan pelat merah.

“Penahanan (dilakukan) untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 9 November 2025,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Oktober 2025.

Asep mengatakan, Arso akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. Penyidik akan memperpanjang masa penahanannya jika diperlukan, nanti.

Total, ada empat tersangka dalam kasus ini. Tiga lainnya yakni eks Komisaris IAE Iswan Ibrahim (ISW), Direktur Komersial perusahaan pelat merah Danny Praditya (DP), dan eks pejabat perusahaan pelat merah Hendi Priyo Santoso (HPS). (Can/P-3)