Berita Terbaru Kuhp Hari Ini

Mantan Wakapolri Minta Setiap Laporan Polisi Harus Masuk SIPP

RKUHAP diminta dapat memastikan bahwa setiap laporan polisi atau aduan dari masyarakat ke polisi tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Komnas HAM Temukan Keterlibatan Polisi Bekingi Sabung Ayam di Way Kanan

Komnas HAM mengungkap adanya keterlibatan pihak kepolisian di samping personel TNI dalam praktik judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung

Pemerintah Akan Menyusun Peraturan Baru tentang Pelaksanaan Hukuman Mati

PEMERINTAH saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Indonesia Masih Jatuhkan Vonis Mati di Tengah Penurunan Tren Global

Usman Hamid mengatakan, Indonesia menunjukkan komitmen ganda karena meskipun tidak melakukan eksekusi, tapi penjatuhan vonis mati terus dilakukan. 

Komisi III DPR RI Beberkan Substansi yang Bakal Diubah pada Revisi KUHAP

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah substansi yang akan dibahas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

LBH Jakarta Ungkap Banyak Laporan Masyarakat yang tidak Diproses oleh Kepolisian

PENGACARA publik LBH Jakarta Belly Stanio mengungkapkan pihaknya menemui realita di lapangan tentang banyaknya laporan masyarakat yang tidak diproses dengan baik oleh kepolisian.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta KUHAP Direvisi Total, Ini Alasannya

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.

Guru Besar IPB bakal Digugat soal Kerugian Kasus Korupsi Timah

Guru besar IPB Bambang Hero Saharjo bakal dilaporkan ke Polda Bangka Belitung (Babel) terkait hasil hitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah.

Penerapan Restorative Justice Harus Disertai Pengembangan

Restorative justice merupakan suatu konsep yang terbuka, potensi trasformatif atas penerapannya di berbagai perkara ke depan pasti akan banyak mengejutkan berbagai pihak.

Pasal Suap Jangan Dijadikan Alat Kriminalisasi

Salah satunya yakni perlu adanya pemisahan pihak yang menentukan kerugian negara dalam sebuah kasus.

Tindak Pidana Ideologi Negara Perlu Diatur Lebih Lanjut dalam KUHP

Tindak pidana terhadap ideologi negara dalam KUHP Pasal 188–190 perlu diatur lebih lanjut, khususnya terkait tindak pidana terorisme.

KPK Diminta Tunduk terhadap Proses Hukum

ANGGOTA Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum, salah satunya gugatan praperadilan dari tersangka.

KUHP Baru Atur Lebih Tegas soal Perselingkuhan dan Perzinaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih tegas mengenai perselingkuhan dan perzinaan.

KUHP Baru Atur Hukuman terhadap Kohabitasi atau Kumpul Kebo

Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo

Praktisi Hukum Sebut Kasus Harun Masiku Jadi Kasus Musiman Politik

PRAKTISI hukum sekaligus bekas caleg DPR RI dari PDIP Henry Yosodiningrat menilai bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus musiman politik

Soal Uang Rp1,3 Miliar ke Firli, KPK: Masih Terkait Perkara di Polda Metro

KPK merespons kabar adanya penerimaan Rp1,3 miliar kepada Firli Bahuri. Informasi itu diklaim masih berkaitan dengan kasus yang ditangani Polda Metro Jaya.

Menko Polhukam: Implementasi Pidana Bersyarat Bisa Jadi Solusi Over Kapasitas Lapas

Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami over kapasitas.

Kemenko Polhukam Dorong Pidana Bersyarat, Putusan Penjara di Bawah 1 Tahun Diganti Kerja Sosial

Penerapan pidana bersyarat untuk putusan tahanan di bawah satu tahun. Sanksi untuk terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat diganti dari kurungan penjara menjadi hukuman kerja sosial.

UU KUHP Atur Pidana Mati Sebagai Pidana Bersifat Khusus

UU KUHP mengatur penerapan hukuman mati untuk pidana-pidana khusus yang sangat serius dan luar biasa

Pemerintah Minta MK Tunda Sidang Uji Materi UU KUHP

Perwakilan Presiden/Pemerintah menyampaikan pihaknya belum siap dan akan berkoordinasi dengan kejaksaan

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia