Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Garut, Provinsi Jawa Barat, berhasil menangkap seorang tersangka penipuan perjalanan umrah berinisial D, 51.
Vonis Merry itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni 9 tahun pidana penjara denda dan Rp350 juta atau subsider 3 bulan kurungan.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) keberatan bila tindak pidana khusus dimasukkan ke RUU KUHP. Tindak pidana khusus semestinya diatur dalam aturan yang khusus pula.
PENYELESAIAN RUU KUHP terus menuai perdebatan karena sejumlah pasal dianggap kontroversial.
Penting ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur sebab kami lihat selama ini banyak tindakan kekerasan yang dilakukan pencari keadilan terhadap hakim.
Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan.
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Indriyanto berharap penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru.
Bamsoet menejelaskan setidaknya masih terdapat 14 pasal yang menuai pro dan kontra yang ada di dalam RKUHP.
Aksi mahasiswa yang bertujuan menyampaikan pendapat diperbolehkan asalkan mematuhi aturan yang ada.
Masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Polisi telah melakukan antisipasi dan pencegahan adanya kelompok anarkistis yang menyusup dalam aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh tanah air.
Gas air mata yang kadaluarsa tidak berbahaya sebab efektifitas gas air mata ikut berkurang.
Siti menyebut penganiayaan yang menimpa anaknya saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (24/9) lalu.
kasus-kasus penodaan agama sangat terpengaruh pada tafsiran publik dan penegak hukum. Itu karena dalam teks hukum tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penodaan agama di KUHP.
POLISI langsung menangkap Maaher tanpa adanya proses pemanggilan terlebih dahulu. Abaikan prosedur pemanggilan sesuai KUHAP pasal 1, langsung ditangkap, dibawa dan dipenjara.
Menurut Fajri, keliru jika pemerintah menunda membuka draf terbaru dari revisi KUHP dengan alasan belum diserahkan kepada DPR.
Ia berpandangan bahwa di Indonesia, pasal pembatasan kebebasan berpendapat telah ditafsirkan secara berlebihan
Sinkronisasi membutuhkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pada Revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan secara tertulis.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved