Berita Terbaru KUHP Hari Ini

Mahfud MD: Pandji tak Bisa Dipidana karena Materi Mens Rea-nya

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.

Kejagung Jamin Restorative Justice tak Jadi Alat Dagang dalam KUHP dan KUHAP

Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.

Pasal 452 KUHP Baru Melindungi, Namun DInilai Berpotensi Over Kriminalisasi

Ia menjelaskan substansi pengaturan mengenai pelindungan anak, sebenarnya bukan hal yang baru, tapi telah dikenal dan diatur dalam KUHP lama.

Polda Metro Jaya Terapkan KUHAP Baru, Jamin tak Hambat Penyidikan

Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.

Polda Metro Terapkan KUHP Baru terhadap Roy Suryo cs

Adapun, tersangka klaster pertama itu belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

KUHP dan KUHAP Baru, Kejagung: P18 dan P19 Tak Lagi Bisa Bolak Balik

Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.

366 Perkara Gugatan sepanjang 2025, MK Awali 2026 dengan Uji Materi KUHP dan Status Polri

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menangani 366 perkara pengujian undang-undang (PUU) sepanjang tahun 2025.

Yusril soal KUHP Baru: Batas Antara Kritik dan Hinaan sangat Jelas

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan hinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah jelas.

Pasal Penghinaan di KUHP Baru, Yusril : Sudah Jelas Betul Apa yang Dimaksud Penghinaan dan Kritik

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perbedaan antara penghinaan dan kritik soal pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan penghinaan terhadap kepala negara di kuhp baru

Pakar: 2026 Jadi Tahun Pembuktian Transformasi Hukum Indonesia

Pakar hukum menilai 2026 menjadi tahun pembuktian transformasi hukum Indonesia dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru serta reformasi regulasi digital.

9 Gugatan terkait KUHP dan KUHAP Baru telah Masuk ke MK, Ini Daftarnya

KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku per 2 Januari 2026 direspons dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Hukum Tegaskan KUHP-KUHAP Produk Politik, tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 merupakan hasil proses politik yang kompleks.

KUHP-KUHAP Ramai Digugat ke MK, Menteri Hukum: Pemerintah Hargai Proses Konstitusional

MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menyoroti terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KUHP Baru Digugat ke MK,  Dasco : Kita Hargai Warga Negara atau Oganisasi yang Melakukan Uji Materi

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihak yang keberatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dapat memanfaatkan saluran yang disediakan negara

7 Poin Krusial dalam KUHP Baru

Komisi III DPR RI meluruskan sejumlah narasi terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru adalah Delik Aduan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan Pasal 218 terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disorot dalam KUHP baru.

Bantah Langgar HAM, DPR Tegaskan Pasal Kohabitasi KUHP Baru Lindungi Perkawinan Sah

DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.

Penjelasan Setkab soal Pasal-Pasal Kontroversial dalam KUHP dan KUHAP

Sekretariat Kabinet memberikan penjelasan mengenai sejumlah pasal dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional yang kini menjadi sorotan publik.

Menteri Hukum: Hanya Keluarga Inti yang Bisa Adukan Perzinaan dan Kohabitasi

Aturan dalam Pasal 411 dan 412 bersifat delik aduan absolut, yang membatasi hak pelaporan hanya pada lingkup keluarga inti.

Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP dan KUHP, Termasuk Perubahan Pidana Mati

Menteri Hukum Supratman Andi Satgas mengatakan, sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana KUHAP dan KUHP telah rampung.

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia