Berita Terbaru KUHP Hari Ini

KPK Siapkan Penyesuaian KUHAP dan KUHP

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyesuaian.

Menteri HAM Soal KUHAP dan KUHP Baru : Sekali Saja Diundang DPR

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya

Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.

KUHP Baru Disebut Gantikan Warisan Kolonial Belanda

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyusunan KUHP baru merupakan hal yang telah dilakukan melalui proses yang sangat panjang.

Wamenkum: Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru Bersifat Terbatas

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif, Eddy Hiariej menegaskan bahwa pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, bersifat terbatas.

Pemerintah Jelaskan Alasan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diatur di KUHP Baru

WAKIL Menteri Hukum, Edward Omar Sharif atau Eddy Hiariej menjelaskan alasan pemerintah dan DPR tetap mengatur Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden.

Aturan Baru, Hukuman Mati Kini Disertai Masa Percobaan 10 Tahun

Sejumlah undang-undang yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memperketat pengaturan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia.

Legislator NasDem Sebut KUHAP Baru Perkuat Posisi Advokat demi Kesetaraan Warga di Mata Hukum

Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru

Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana: Denda, Pidana Mati, dan UU ITE Disesuaikan

Presiden Prabowo tandatangani UU Penyesuaian Pidana 2026, atur pidana mati masa percobaan, denda, dan penyesuaian UU ITE untuk keadilan hukum.

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, Yusril Sebut Hukum era Kolonial Berakhir

KUHP Nasional yang baru mengubah pendekatan hukum pidana secara fundamental, dari yang sebelumnya bersifat retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan).

KUHAP Baru Berlaku, DPR: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku hari ini. Anggota DPR Rudianto Lallo tegaskan hukum kini berwatak restoratif, bukan lagi pembalasan ala kolonial.

Berlaku Per Hari Ini, Seluruh Personel Polri Wajib Pedomani KUHP dan KUHAP Baru

POLRI resmi memberlakukan pedoman kerja baru bagi seluruh personel dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru per hari ini

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, Ketua Komisi III DPR RI: Selamat Tinggal Hukum Kolonial

KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut berlakunya  KUHP dan KUHAP  baru per hari ini

Hari Ini Sejarah Dimulai, KUHAP dan KUHP Baru Mulai Berlaku

Adapun Komisi III DPR pada 2025 telah menyelesaikan revisi UU KUHAP sebagai tahap untuk memberlakukan UU KUHP yang telah disahkan pada 2023 lalu, yang diundangkan pada 2 Januari 2026 ini

Amnesty: KUHAP Baru Legitimasi Represi dan Pelanggaran HAM

Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

ICJR: KUHAP Baru Bikin Penyidik Polri Superpower dan Kebiri Kewenangan PPNS

KUHAP baru memperkuat posisi Polri secara berlebihan sebagai penyidik utama, sekaligus melemahkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sehari Jelang Berlaku KUHP-KUHAP Baru, YLBHI: Negara Menuju Darurat Hukum

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, melontarkan kritik keras terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koalisi Sipil Jabarkan Pasal-Pasal Bermasalah di KUHP dan KUHAP yang Akan Berlaku Besok

Sejumlah pasal dalam KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari dinilai bermasalah karena memperluas kewenangan aparat hingga mengkriminalisasi kebebasan berpendapat 

KUHP dan KUHAP Berlaku Besok, Pakar: Hukum Kini Bisa Jadi Instrumen Represi Negara

Para ahli hukum dan sejarawan menilai KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 berpotensi melemahkan prinsip negara hukum, mengancam HAM, dan menjadikan hukum alat represi

Pemerintah Kebut Regulasi Turunan KUHAP Sebelum 31 Desember 2025

Rincian regulasi yang sedang dikebut pemerintah. Ia menegaskan bahwa pengajuan peraturan telah dilakukan untuk mendukung implementasi KUHAP.

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia