Berita Terbaru KUHP Hari Ini

Wamenkum: KUHP Baru Landasan Modernisasi Hukum

Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.

Wamenkum Usul Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dihapus dalam RUU Penyesuaian Pidana

WAKIL Menteri Hukum Eddy Hiariej mengusulkan penghapusan ketentuan pidana minimum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

Transisi KUHP dan KUHAP Dinilai sebagai Momentum Reformasi Hukum

Transisi menuju KUHP dan KUHAP baru harus dipahami sebagai momentum besar reformasi hukum nasional, bukan sekadar ajang perdebatan politik. 

Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR

Kemenkum resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR RI.

Pakar Hukum Nilai Rumusan Pasal 21 UU Tipikor tak Jelas, Rentan Terjadi Tafsir Subjektif

Eva menjelaskan bahwa makna obstruction of justice pada pasal 21 UU Tipikor pada dasarnya adalah tindakan membantu pelaku tindak pidana, bukan dilakukan oleh pelaku utama itu sendiri.

Wamenkum Desak RUU KUHAP Segera Disahkan, Ingatkan Risiko Semua Tahanan Bisa Bebas

Wamenkum Eddy Hiariej desak DPR segera sahkan RUU KUHAP. Jika molor, seluruh tahanan berpotensi bebas karena kekosongan hukum per 2026.

Mantan Wakapolri Minta Setiap Laporan Polisi Harus Masuk SIPP

RKUHAP diminta dapat memastikan bahwa setiap laporan polisi atau aduan dari masyarakat ke polisi tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Komnas HAM Temukan Keterlibatan Polisi Bekingi Sabung Ayam di Way Kanan

Komnas HAM mengungkap adanya keterlibatan pihak kepolisian di samping personel TNI dalam praktik judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung

Pemerintah Akan Menyusun Peraturan Baru tentang Pelaksanaan Hukuman Mati

PEMERINTAH saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Indonesia Masih Jatuhkan Vonis Mati di Tengah Penurunan Tren Global

Usman Hamid mengatakan, Indonesia menunjukkan komitmen ganda karena meskipun tidak melakukan eksekusi, tapi penjatuhan vonis mati terus dilakukan. 

Komisi III DPR RI Beberkan Substansi yang Bakal Diubah pada Revisi KUHAP

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah substansi yang akan dibahas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

LBH Jakarta Ungkap Banyak Laporan Masyarakat yang tidak Diproses oleh Kepolisian

PENGACARA publik LBH Jakarta Belly Stanio mengungkapkan pihaknya menemui realita di lapangan tentang banyaknya laporan masyarakat yang tidak diproses dengan baik oleh kepolisian.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta KUHAP Direvisi Total, Ini Alasannya

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.

Guru Besar IPB bakal Digugat soal Kerugian Kasus Korupsi Timah

Guru besar IPB Bambang Hero Saharjo bakal dilaporkan ke Polda Bangka Belitung (Babel) terkait hasil hitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah.

Penerapan Restorative Justice Harus Disertai Pengembangan

Restorative justice merupakan suatu konsep yang terbuka, potensi trasformatif atas penerapannya di berbagai perkara ke depan pasti akan banyak mengejutkan berbagai pihak.

Pasal Suap Jangan Dijadikan Alat Kriminalisasi

Salah satunya yakni perlu adanya pemisahan pihak yang menentukan kerugian negara dalam sebuah kasus.

Tindak Pidana Ideologi Negara Perlu Diatur Lebih Lanjut dalam KUHP

Tindak pidana terhadap ideologi negara dalam KUHP Pasal 188–190 perlu diatur lebih lanjut, khususnya terkait tindak pidana terorisme.

KPK Diminta Tunduk terhadap Proses Hukum

ANGGOTA Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum, salah satunya gugatan praperadilan dari tersangka.

KUHP Baru Atur Lebih Tegas soal Perselingkuhan dan Perzinaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih tegas mengenai perselingkuhan dan perzinaan.

KUHP Baru Atur Hukuman terhadap Kohabitasi atau Kumpul Kebo

Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia