Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ia berpandangan bahwa di Indonesia, pasal pembatasan kebebasan berpendapat telah ditafsirkan secara berlebihan
Menurut Fajri, keliru jika pemerintah menunda membuka draf terbaru dari revisi KUHP dengan alasan belum diserahkan kepada DPR.
POLISI langsung menangkap Maaher tanpa adanya proses pemanggilan terlebih dahulu. Abaikan prosedur pemanggilan sesuai KUHAP pasal 1, langsung ditangkap, dibawa dan dipenjara.
Sejumlah pihak mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.
kasus-kasus penodaan agama sangat terpengaruh pada tafsiran publik dan penegak hukum. Itu karena dalam teks hukum tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penodaan agama di KUHP.
Siti menyebut penganiayaan yang menimpa anaknya saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (24/9) lalu.
Gas air mata yang kadaluarsa tidak berbahaya sebab efektifitas gas air mata ikut berkurang.
Polisi telah melakukan antisipasi dan pencegahan adanya kelompok anarkistis yang menyusup dalam aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh tanah air.
Masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi mahasiswa yang bertujuan menyampaikan pendapat diperbolehkan asalkan mematuhi aturan yang ada.
Bamsoet menejelaskan setidaknya masih terdapat 14 pasal yang menuai pro dan kontra yang ada di dalam RKUHP.
Indriyanto berharap penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru.
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan.
Penting ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur sebab kami lihat selama ini banyak tindakan kekerasan yang dilakukan pencari keadilan terhadap hakim.
PENYELESAIAN RUU KUHP terus menuai perdebatan karena sejumlah pasal dianggap kontroversial.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) keberatan bila tindak pidana khusus dimasukkan ke RUU KUHP. Tindak pidana khusus semestinya diatur dalam aturan yang khusus pula.
Vonis Merry itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni 9 tahun pidana penjara denda dan Rp350 juta atau subsider 3 bulan kurungan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved