Selasa 30 Mei 2023, 16:52 WIB

Pemohon Cabut Gugatan Uji Materiil Pasal Perlindungan ODGJ dalam KUHP

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Pemohon Cabut Gugatan Uji Materiil Pasal Perlindungan ODGJ dalam KUHP

MI/USMAN ISKANDAR
Sidang MK

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil terhadap Pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Selasa (30/5). Permohonan yang diajukan M. Jamil ini mendalilkan Pasal 491 angka 1 KUHP yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sidang kedua Perkara Nomor 48/PUU/XXI/2023 ini, beragendakan mendengarkan perbaikan permohonan pemohon. Namun Risky Kurniawan selaku kuasa pemohon di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan mencabut permohonan perkara.

“Saya sudah kirimkan pencabutan permohonan pada 21 Mei 2023 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal pencabutan pengujian materil dalam Perkara Nomor 48/PUU/XXI/2023. Alasannya karena setelah melihat permohonan sebelumnya tentang pihak-pihak yang diwajibkan menjaga ODGJ, maka dengan itu kita tidak memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini,” jelas Risky yang menghadiri persidangan secara daring, Selasa (30/5).

Baca juga: Remaja Putri Disayat Pisau Oleh Wanita Diduga ODGJ di Jaksel

Sebelumnya, dalam Sidang Pendahuluan pada Rabu (17/5), Pemohon Perkara Nomor 48/PUU/XXI/2023 ini merupakan Ketua RW 010 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau. Pemohon merasa terancam dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang marak berkeliaran dan membuat onar di tempat tinggalnya.

Dengan adanya penerapan pasal a quo yang tidak jelas atau multitafsir, Pemohon yang tidak memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, tetap merasa takut akan dituntut. Bahwa norma tersebut tidak mampu memberikan perlindungan kepada Pemohon, maka yang bertanggung menjaga orang gila tersebut adalah sanak saudara tersebut atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjaga.

Baca juga: Ini Kata Bacaleg soal Sistem Proporsional Tertutup

Dalam Petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 491 angka 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa 'yang' tidak ditambahkan pada Pasal tersebut sehingga menjadi 'Barang siapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga'. (Van/Z-7)

Baca Juga

MI/ Usman Iskandar

Politisi PDIP Sebut Kaesang jadi Ketum PSI karena Dikarbit

👤Media Indonesia 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 00:14 WIB
Panda menyebut, semua hal mestinya dilalui dengan proses politik, bukan secara...
AFP/Bay ISMOYO

Erick Thohir Dinilai sebagai Pemimpin Revolusioner

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Sabtu 30 September 2023, 23:30 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir disebut-sebut sebagai sosok revolusioner. Hal itu terlihat dari keberhasilannya mentransformasi BUMN menjadi...
MI/Adam Dwi

Jokowi Diusulkan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Ini Respons PDIP

👤Abdillah M. Marzuqi 🕔Sabtu 30 September 2023, 23:03 WIB
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketum PDIP dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya