Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung sekaligus meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) memaksimalkan sosialisasi berupa penyuluhan mengenai pasal-pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direformulasi dan diadopsi dalam pasal-pasal kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Sebagaimana yang diketahui, UU KUHP yang baru telah diundangkan terhitung pada 2 Januari 2023. UU tersebut akan berlaku efektif usai masa transisi 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.
Baca juga: Pemerintah Disebut Punya Andil Sebar Hoaks
"Upaya ini akan sangat efektif sekali dengan mensosialisasikan terkait temanya UU ITE kepada anak sekolah terutama mereka sudah bertanggung jawab secara hukum, apalagi mereka sudah berusia 17 tahun kan," tutur Habiburokhman usai memimpin mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (11/8).
Baca juga: MK Tolak Permohonan Uji Materil UU KUHP dan UU ITE
Sosialisasi ini, menurutnya, juga akan lebih efektif jika dilakukan di lingkungan sekolah karena sebagian besar para siswa adalah publik yang melek digital namun rentan terjerat kejahatan di dunia maya. Sebab itu, ia ingin lembaga tersebut berpartisipasi aktif.
Politikus Fraksi Gerindra itu juga berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan sinergi dengan Aparat Penegak Hukun (APH) guna mengedukasi publik. Hal ini patut dipertimbangkan agar publik mengenal produk hukum seperti undang-undang secara lebih efektif yang dekat dengan aktivitas kehidupannya. (RO/S-4)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Permenkum 49/2025 diterbitkan untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi BO, serta tata kelola perseroan melalui SABH.
Proyek tersebut tidak hanya didukung secara administratif, tetapi juga diawasi ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga lokal tetap menjadi prioritas utama.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved