Berita Terbaru Uu Ite Hari Ini

Fakta di Balik Laporan Ahmad Dhani atas Lita Gading ke Polda Metro Jaya

Ahmad Dhani laporkan Lita Gading ke polisi atas dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak. Simak kronologi dan duduk perkaranya di sini.

Tegaskan Komitmen Negara Hadir di Ruang Digital, Komdigi Aktifkan Kembali Akses ke Archive.org

Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.

Pelapor Kasus Penghasutan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Serahkan 16 Bukti ke Polisi

Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi

Buat Meme Jokowi-Prabowo, Mahasiswi ITB Dijerat UU ITE

Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi

Komisi I DPR RI: Belum Ada Rencana Revisi UU ITE Pascaputusan MK

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

Penghinaan Presiden di KUHP Harus Dihapus setelah Putusan MK UU ITE

Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden

MK Batasi Pasal Karet di UU ITE, Polri Siap Adaptasi

Polri akan beradaptasi atau menyesuaikan serta tunduk pada putusan MK yang merupakan aturan berlaku

UU ITE: MK Putuskan Sebar Hoaks Dapat Dipidana jika Menimbulkan Kerusuhan di Ruang Fisik

MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE

Berkat Putusan MK, Publik Bisa Leluasa Tebar Kritik di Ruang Digital

Putusan MK merupakan langkah maju dalam penguatan demokrasi, utamanya dalam ruang-ruang digital.

UU ITE, MK Putuskan Lembaga dan Korporasi Dilarang Adukan Pencemaran Nama Baik

MK menyatakan bahwa pasal menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE, tak berlaku bagi pemerintah, institusi, korporasi

11 Mahasiswa Gugat UU ITE, Minta MK Cabut Aturan Penyebar Kebencian pada Masyarakat Tertentu

SEBELAS mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan penyebaran kebencian kepada masyarakat tertentu dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Revisi UU ITE Baru tak Berdampak Signifikan, Masih Ada Kriminalisasi Masyarakat

DIREKTUR Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum mengatakan revisi UU ITE tidak berdampak signifikan, karena masih banyak masyarakat yang terkena kriminalisasi dari UU tersebut.

UU ITE Masih Laris Digunakan untuk Kriminalisasi Masyarakat

SAFENET mencatat jumlah kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) per 10 bulan atau dari Januari sampai Oktober ada 128 kasus.

Ini Pentingnya Pahami Etika Digital dalam Bermedia Sosial

Sebagai prinsip moral yang memandu perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital, etika sangat penting karena dapat menciptakan ruang digital yang positif dan aman.

Razman Arif Nasution Resmi Laporkan Nikita Mirzani atas Dugaan Pelanggaran UU ITE

Pengacara Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution, melaporkan artis Nikita Mirzani ke kepolisian, Minggu (6/10), atas dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik. 

Dugaan Provokasi, Polresta Tangerang Proses Kasus Said Didu

Jajaran Satreskrim Polresta Tangerang tidak akan terpengaruh oleh opini yang mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan atau penyidikan

Slank Kini Berhati-Hati dalam Mengkritik Pemerintah, Ini Alasannya

Hal itu dilakukan Slank di tengah ketatnya pengawasan dan penerapan UU ITE yang sering kali mengekang kebebasan berpendapat.

Menko PMK Muhadjir Effendy: Bansos Bisa Diberikan pada Keluarga, Bukan Pelaku Judi Online

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial (bansos) bisa diberikan pada keluarga penjudi online, tetapi bukan pada pelakunya

Praktik Judi Online Telah Mengakar, Pemerintah Baru Koar-koar

Sukamta menyatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mulai mengambil tindakan terhadap praktik ilegal ini.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia