Menkominfo Usulkan Pajak Judi Online, Pakar Hukum: Bertentangan dengan Aspek Agama

PAKAR hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra merespon Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi soal usulan pajak judi online (daring).

Menurutnya, wacana pemungutan pajak judi tidak dapat diimpelementasikan, karena perbuatan judi adalah tindakan yang dilarang, melawan hukum dan diancam pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE.

“Sehingga jelas wacana judi online dikenakan pungut pajak belum bisa dipadankan dengan sistem negara lain, Kecuali kalaupun mau dibuat tempat judi khusus dan sifatnya pun privat walaupun dapat saja akan menimbulkan pro kontra atas tempat judi khusus ini,” papar Azmi kepada Media Indonesia, Senin (12/9/).

Baca juga : Guru SMP Swasta Nekat Korupsi demi Modal Judi Online

Negara Indonesia, kata Azmi, belum bisa diterapkan judi seperti wacana mengemuka, tersebut baik dari aspek sosial, agama, hukum termasuk nilai Pancasila.

Hal itu lantaran sangat bertentangan dan merupakan perbuatan yang dilarang. Seharusnya, lanjut Azmi, pelaku judi dikenakan sanksi pidana.

Baca juga : Kamis, Wulan Guritno Dipanggil Polisi terkait Judi Online

Apalagi jika judi dilegalkan pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat karena dapat memicu kemunculan kejahatan lain.

“Ini sangat bersinggungan, tingginya angka penipuan, pencurian termasuk pinjaman online yang digunakan sebagai modal untuk judi termasuk akan munculnya bahaya kelompok penjudi yang terorganisir di tingkat lokal, nasional maupun internasional,” tandasnya.

Perlu diketahui, Budi Arie mengungkap adanya usulan untuk menerapkan pajak bagi judi online. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR saat sesi tanya jawab dengan dengan Anggota Komisi I DPR RI, Christina Ariyani. (Z-5)