Kampung Haji, BOP, dan Pilihan Kebijakan Prabowo

KEBIJAKAN ialah soal pilihan. Setiap kebijakan itu selalu ada payoff, ada tradeoff. Ada yang didapat, ada yang terlewat. Salah satu concern kebijakan luar negeri Presiden Prabowo ialah mempererat hubungan dengan negara-negara Teluk.

Intensitas diplomasi akhir-akhir ini sudah membuahkan hasil. Salah satu yang cukup fenomenal ialah dengan Kerajaan Arab Saudi, yaitu Indonesia diperbolehkan membangun 'Indonesian village' di Makkah al Mukarromah. Sebuah gagasan yang sudah muncul 40 tahun lalu di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Saking begitu baiknya hubungan kedua negara, untuk mengabulkan permintaan Indonesia itu pemerintah Arab Saudi harus mengubah undang-undang mereka.

Saat ini Indonesia, melalui Danantara, telah mengakuisisi hotel milik Thakher Development Company sebanyak 3 tower dan lahan 4,4 hektare untuk pengembangan 13 tower. Juga sedang memproses akuisisi lahan seluas 84 hektare yang jaraknya kurang dari 2 km dari Masjidil Haram di kawasan bukit Hindawiyah, berada di Jalan Mansyuriah dan Jalan Khalidiyah. Di atas lahan itu akan dibangun puluhan blok tower apartemen dan hotel, pusat pelayanan kesehatan, pusat perniagaan dan fasilitas penunjang bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Baca juga : Gabung Board of Peace, Golkar: Ada Peluang Indonesia Bicara ke Israel

FATSOEN MEMBERI-MENERIMA

Dalam diplomasi, kerja sama bilateral berarti ada fatsoen saling memberi-menerima. Begitu juga Indonesia dengan negara-negara Teluk. Pemerintah Indonesia perlu mengharmonisasi dan menyinkronisasi kebijakan luar negerinya.

Baca juga : TNI Harus Jadi Benteng Kedaulatan

Begitulah, sikap Indonesia ketika negara negara Teluk mengajak Indonesia bergabung di dalam Board of Peace (BOP). Mereka berharap Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia bisa memainkan peran penentu dalam upaya bersama sama menjaga arah haluan 'kapal' BOP ke tujuan akhirnya, yaitu terwujudnya negara Palestina merdeka.

Namun, semua jadi kacau ketika meletus perang Israel-AS vis-a-vis Iran. Posisi Indonesia menjadi sulit karena di dalam perang itu ada faktor Iran. Kita tahu sedang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara negara-negara Teluk dan pemerintah Teheran. Hal itu membuat sikap Indonesia terkesan tidak netral, sepanjang menyangkut posisi negara-negara Teluk di satu pihak dan Iran di pihak yang lain.

PAYOFF DAN TRADEOFF

Di awal tulisan sudah saya singgung bahwa kebijakan ialah soal pilihan. Setiap kebijakan itu selalu ada payoff ada tradeoff. Ada yang didapat, ada yang terlewat. Ada peluang yang dimanfaatkan, tetapi juga ada peluang yang harus dikorbankan.

Pilihan kebijakan Presiden Prabowo menyangkut BOP dan perang Amerika Serikat-Israel vis-a-vis Iran sudah tepat. Sebagai Presiden RI, Prabowo telah menomorsatukan kepentingan Indonesia. Khusus kepentingan umat Islam, ia telah berhasil membuat terobosan kebijakan, merealisasi mimpi selama 40 tahun, yaitu memiliki 'kampung haji' di Tanah Suci. Walaupun sudah membuat pilihan, tentu sama sekali tidak bermaksud mengabaikan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah Teheran.