Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Januari lalu masih menjadi perdebatan dan menyisakan pertanyaan. Memantik diskursus publik dan refleksi serius.

Berbagai kalangan menyikapinya secara kritis. Menilainya sebagai pertaruhan diplomasi Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, memandang BoP ‘cacat mendasar’ karena menempatkan Israel sebagai aktor setara, sementara akar ketidakadilan terhadap Palestina belum diselesaikan.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang selama ini banyak memberikan saran kebijakan strategis kepada pemerintah, juga menyampaikan peringatan. Senior Fellow Rizal Sukma menilai BoP sebagai ‘institusi bermasalah’ sembari mengingatkan bahwa belum terlambat bagi Indonesia untuk memikirkan ulang keterlibatan.

Baca juga : Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Mengantisipasi berbagai keraguan, Presiden Prabowo Subianto menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai ‘peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza’. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia pada solusi dua negara dan hukum internasional tidak berubah. Termasuk pada awal Februari, Presiden mengundang dua kelompok epistemik penting ke Istana Kepresidenan, yaitu para tokoh organisasi masyarakat Islam (3/2) serta sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri (4/2).

Persoalan BoP terletak pada struktur dan kepentingan yang membentuknya sejak awal. Inisiatif ini hadir di saat multilateralisme melemah dan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump berupaya memperkuat dominasi politik global secara unilateral dan personal. Dalam situasi ini, ada dua tantangan yang penting dipahami: apa sebenarnya kepentingan AS di balik BoP, dan bagaimana Indonesia menjaga prinsip di tengah supremasi kekuatan besar?

Baca juga : Menlu Sugiono di PBB: Indonesia Kawal Hak Palestina di Board of Peace

KEPENTINGAN BOARD OF PEACE

Bagi kita di Indonesia, penting untuk memahami konteks kelahiran BoP. Secara formal, BoP lahir bukan tanpa legitimasi. Kemunculannya diakui dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025, sebagai inisiatif untuk menjaga gencatan senjata dan memulai rekonstruksi Gaza. Namun, legitimasi ini bersifat terbatas dan fungsional. BoP tidak berada dalam struktur PBB, tidak juga tunduk pada mekanisme akuntabilitas multilateral. Organisasi ini sepenuhnya berbasis inisiatif sukarela yang dipimpin AS.

AS mengajukan alasan yang tampaknya masuk akal: adanya kebuntuan peran organisasi multilateralisme PBB di Gaza. Saat peluncuran BoP di Davos pada 22 Januari, Trump menegaskannya sebagai pendekatan yang akan menciptakan perdamaian di Gaza, Timur Tengah, dan dunia. “We’re going to be very successful in Gaza,” ujarnya.

Namun, problem BoP terletak pada desain kekuasaannya. Kewenangan strategis—mulai dari penunjukan pejabat Gaza, persetujuan resolusi, hingga penangguhan keputusan—terkonsentrasi pada figur ketua, yakni Trump. Perdamaian dipandang sebagai proyek manajerial dari atas, bukan sebagai proses politik yang dinegosiasikan secara inklusif dengan berbagai aktor, terlebih otoritas lokal Palestina. Jika struktur ini digunakan, negara-negara anggota BoP lebih berperan sebagai pendukung, bukan penentu kebijakan.

Sebagai perbandingan, selama ini perdamaian dan keamanan internasional dikelola secara multilateral di Dewan Keamanan PBB, yang di dalamnya juga terdapat Peacebuilding Commission (PBC). Skema ini, meskipun dipandang lambat dan kerap frustratif, menjanjikan legitimasi melalui konsensus dan distribusi otoritas. BoP, dengan kontras, merepresentasikan pergeseran menuju executive-led minilateralism—model di mana perdamaian dikelola oleh aktor pilihan, dipimpin figur eksekutif, dan dijalankan dengan logika efisiensi. Jika multilateralisme sering gagal karena terlalu banyak veto, model ini juga berisiko karena terlalu sedikit legitimasi.

Langkah AS melalui BoP dapat dibaca dalam dua kepentingan yang saling terkait. Pertama, sebagai upaya memulihkan kepemimpinan global AS yang kian tergerus. Sejak kebijakan proteksionisme melalui penerapan tarif radikal pada 2025 yang memberatkan banyak negara, kepercayaan terhadap Washington mulai dipertanyakan. Aliansi Barat pun menunjukkan tanda-tanda keretakan. Dalam konteks ini, BoP dapat berfungsi sebagai instrumen politik untuk menarik kembali simpul kekuasaan global AS. Dimensi politik ini berkelindan erat dengan kepentingan ekonomi. Rekonstruksi Gaza—yang diperkirakan menelan biaya puluhan miliar dolar—bukan sekadar isu kemanusiaan, tetapi arena investasi kapital, infrastruktur, dan pengaruh pascakonflik.

Kedua, kepentingan geopolitik jangka panjang AS, khususnya rivalitas dengan Tiongkok. Berbagai penelitian menilai kini dunia kembali memasuki sistem bipolar, AS vs Tiongkok. Atau setidaknya AS menghadapi rival yang sepadan. Hal ini diakui secara langsung oleh pemerintahan AS. Dalam dokumen resmi roadmap keamaan pemerintahan Trump, US National Security Strategy 2025, Tiongkok secara eksplisit disebut sebagai pesaing utama bagi kepemimpinan ekonomi global AS. Kekhawatiran AS bukan tanpa alasan, jika melihat basis material ekonomi global.

Di sektor manufaktur, data tahun 2025 menunjukkan Tiongkok menguasai 27,7% output manufaktur dunia—hampir dua kali lipat porsi AS yang berada di kisaran 15%. Dalam perdagangan, posisi Tiongkok sangat vital sebagai pusat perdagangan dunia. Total ekspor Tiongkok sebesar US$3.5 triliun, mengungguli nilai ekspor AS US$2,1 triliun.

Sektor energi yang menjadi prioritas AS di masa Trump juga memperlihatkan persaingan serius. Meski AS merupakan produsen minyak dan gas terbesar dunia, dengan lebih dari 22,8 juta barel per hari, kekuatan tersebut bersifat jangka pendek dan bertumpu pada energi fosil. Sebaliknya, Tiongkok —meski menjadi importir minyak terbesar dunia—menguasai arsitektur energi masa depan melalui kendali atas teknologi energi terbarukan dan mineral strategis, termasuk hampir seluruh pengolahan tanah jarang (rare earth elements/REE) global. Manuver AS di Greenland baru-baru ini dan operasi militer di Venezuela juga dapat dibaca dalam konteks ini. Sebagai upaya menjaga kendali atas simpul energi global.

Karena itu, BoP tidak terlepas dari upaya AS menahan erosi kekuasaan ekonomi dan politiknya di kawasan strategis. Sekaligus membendung ekspansi Tiongkok yang kian dominan dalam rantai produksi dan infrastruktur global. Meski demikian, pendekatan hegemonik ini justru mendorong sebagian sekutu AS—termasuk Kanada dan Inggris—untuk memikirkan hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berkunjung ke Tiongkok pada 29 Januari 2026 dalam rangka memperkuat hubungan Inggris-Tiongkok.

DIPLOMASI INDONESIA

Posisi Indonesia menghadapi paradoks strategis. Bergabung dengan BoP dengan ruang diplomasi dan akses pengaruh, tetapi dominasi AS berisiko mereduksi otonomi politik luar negeri. Indonesia memang tidak sendiri. Dari 60 negara yang mendapatkan undangan, 27 negara—termasuk Indonesia—memilih menerima.

Sebagai gambaran, Indonesia berada dalam integrasi ekonomi dan politik AS dan Tiongkok yang sama dalamnya. Data ekonomi yang dihimpun Asia Regional Integration Center (ARIC) dalam 20 tahun terakhir menunjukkan hal ini. Meskipun Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan total nilai US$135 miliar, jauh di atas perdagangan Indonesia-AS dengan US$42,9 miliar, ketergantungan Indonesia terhadap investasi AS sangatlah besar. Inward direct investment position atau stok investasi AS di Indonesia secara kumulatif mencapai US$30 miliar, jauh di atas posisi Tiongkok dengan US$13,2 miliar.

Dalam konteks ini, menolak BoP hampir mustahil, sementara menerima tanpa evaluasi juga berimplikasi menempatkan Indonesia pada posisi perifer. Dengan keputusan yang diambil, penting bagi Indonesia memahami kepentingan AS dan kontestasi global agar dapat mengonfigurasi ruang diplomasi.

KTT perdana BoP telah dilakukan di Washington pada Kamis, 19 Februari 2026. Di antara hasilnya, Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF), sekaligus membuka ruang operasional dalam arsitektur keamanan Gaza. Kendati demikian, dalam kerangka executive-led minilateralism, posisi formal ini tidak otomatis menjelma menjadi pengaruh substantif. Efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan Indonesia mengartikulasikan posisi tersebut menjadi daya tawar struktural.

Terdapat dua sikap yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia. Pertama, menavigasi politik global dalam kapasitasnya sebagai negara middle power (kekuatan menengah) yang sadar akan peran strategis dan bukan sekadar reaksi situasional. Middle power di sini bukan semata sebagai posisi material, tetapi status yang dibangun melalui peran-peran strategis—seperti bridge-builder, norm entrepreneur, dan voice for developing countries—untuk memperkuat leverage internasional di tengah struktur global yang timpang (Karim, 2018).

Indonesia, dengan trajektori kepemimpinan regional di ASEAN dan legitimasi dunia berkembang, tetap memiliki kapital diplomatik untuk mengorkestrasi keterlibatannya di BoP menjadi arena artikulasi peran strategis. Tantangannya terletak pada apakah Indonesia mampu mengonversi kehadiran tersebut menjadi pengaruh yang konsisten dengan prinsip bebas-aktif dan keberpihakan pada keadilan global.

Kedua, Indonesia perlu secara konsisten menggunakan ruang yang tersedia untuk menyuarakan kepentingan Palestina, khususnya perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Hal ini yang paling dikhawatirkan. Dengan pendekatan strategic principled engagement

, yaitu keterlibatan aktif dengan koherensi prinsip, termasuk menyiapkan brigade gabungan ke Gaza melalui ISF. Penegasan Menteri Luar Negeri bahwa partisipasi Indonesia tidak mengubah komitmen pada perjuangan Palestina harus menjadi fondasi yang institusional. Dengan pengalaman rekonsiliasi Aceh, reputasi di Global South, dan diplomasi kemanusiaan global, Indonesia menyandang legitimasi untuk mendorong rekonstruksi Gaza yang tidak hanya berorientasi stabilitas, tetapi adil dan inklusif.

Tantangannya tentu tidak mudah. Terlebih dengan personalisasi kekuasaan Donald Trump dan orientasi ultranasionalisme Benjamin Netanyahu. Dalam konfigurasi geopolitik tersebut, posisi Indonesia relatif distingtif karena dapat diterima lintas blok: baik oleh negara Barat, dunia Arab, maupun komunitas Islam global. Bersama kekuatan lain di BoP khususnya Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania—yang selama ini kuat mendukung Palestina—Indonesia memiliki ruang strategis untuk membangun aliansi guna memastikan kepentingan Palestina tidak terpinggirkan dalam arsitektur BoP. Sekaligus mengimbangi preeminensi narasi dan kepentingan Israel yang didukung AS.

Harapan Palestina terhadap Indonesia begitu besar. Pertengahan Januari lalu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerima kunjungan Presiden Al-Quds University, Jerusalem, Professor Imad Abu Kishek, yang hadir bersama pelaku bisnis Palestina. Dikoordinasikan oleh Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) bersama Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia mengekspresikan ekspektasi yang kuat agar Indonesia tidak lelah mendukung perjuangan rakyat Palestina. Tidak hanya secara politik, tetapi juga di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, kami meresmikan pusat riset Palestine Centre for Global Peace, sebagai bagian dari kontribusi dan ikhtiar merawat harapan perjuangan Palestina.

Indonesia, karena itu, perlu terus menjaga harapan tersebut: terwujudnya Palestina yang damai dan berdaulat. Di tengah pergeseran politik global dengan ketidakpastian dan kontestasi kekuatan besar, diplomasi Indonesia harus terus relevan.