Prabowo Didorong Keluar dari BoP, Pakar: Palestina Justru Hormati Strategi Indonesia

PERDEBATAN mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) terus bergulir di dalam negeri. Meski muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari inisiatif stabilitas kawasan besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut, pakar geopolitik menilai keberadaan Indonesia di BoP merupakan langkah strategis yang konstitusional dan diakui secara internasional.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak perlu diragukan. Menurutnya, pihak Palestina sendiri melalui Duta Besar yang baru, Abdalfatah A.K. Alsattari, telah menunjukkan kepercayaan besar terhadap diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Teguh mengatakan pihak Palestina sendiri menyadari dan menghormati berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan negara itu dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.

Baca juga : Menlu RI Sugiono Dorong Gencatan Senjata Gaza di Sidang DK PBB, Tegaskan Komitmen Solusi Dua Negara

“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/2).

Teguh mencontohkan pertemuan Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia belakangan ini, yang memperlihatkan kepercayaan Palestina pada langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo. Saat bersilaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, Dubes Palestina menyampaikan bahwa pemerintahnya menghormati keputusan Indonesia dan melihatnya sebagai keputusan yang berani serta langkah nyata membantu rakyat Palestina, terutama di Gaza.

Teguh juga menepis anggapan bahwa BoP bekerja di luar sistem internasional. Ia menjelaskan BoP justru merupakan instrumen sah yang lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada November 2025.

Baca juga : Menlu Sugiono Bertemu Wakil Palestina di PBB, Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Solusi Dua Negara

"Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu, menjadi jelas bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian berbagai negara untuk menciptakan perdamaian di Gaza sekaligus memperjuangkan kedaulatan Palestina," jelasnya.

Dalam resolusi tersebut, termaktub bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza menjadi jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri (self-determination). Teguh menekankan bahwa poin dialog untuk hidup berdampingan secara damai antara Israel dan Palestina di dalam resolusi tersebut selaras dengan prinsip Dasasila Bandung 1955, yakni peaceful coexistence.

"Kritik diperlukan sebagai pengingat, namun sebaiknya disampaikan dalam kerangka yang pasti agar tidak mengganggu objektivitas perjuangan diplomasi kita," pungkas Teguh.

Langgar Gencatan Senjata

Kritik utama dari kalangan akademisi dan pemerhati hubungan internasional menilai bahwa BoP memiliki agenda tersembunyi untuk memperkuat hegemoni AS dan sekutunya di kawasan konflik. Indonesia, yang selama ini memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, dikhawatirkan akan terjebak dalam kepentingan sepihak blok tertentu.

Di sisi lain, Israel, sejak BoP resmi dibentuk hingga saat ini, belum menujukkan tanda-tanda menahan diri untuk menyerang Gaza dan terus melanggar kesepakatan gencatan senjata. Terbaru, seorang pria Palestina tewas akibat tembakan pasukan Israel, Jumat (27/2), di Kota Beit Lahia di Jalur Gaza utara.

Sebuah penelitian independen berbasis populasi yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Global Health baru-baru ini mengungkapkan bahwa jumlah korban jiwa di Gaza akibat perang Israel-Hamas jauh melampaui angka resmi yang dirilis pemerintah setempat. Studi  tersebut memperkirakan jumlah warga sipil Gaza yang terbunuh oleh serangan Israel mencapai sekitar 75.000 jiwa hingga awal Januari 2025. (WAFA/RT/B-3)