Trump Desak Sekutu AS Amankan Selat Hormuz Usai Konflik Iran Ganggu Jalur Minyak Dunia

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mendorong negara-negara sekutu untuk mulai mengambil peran dalam pengamanan Selat Hormuz menyusul ketegangan dengan Iran yang berdampak pada terganggunya jalur utama distribusi minyak dan gas global. 

Pernyataan tersebut muncul di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump mempertanyakan kemungkinan Amerika Serikat menyerahkan tanggung jawab pengamanan jalur tersebut kepada negara-negara yang selama ini memanfaatkannya.

"Saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kami menyelesaikan apa yang tersisa dari Iran dan membiarkan negara-negara yang menggunakannya, bukan kami, bertanggung jawab atas apa yang disebut 'Selat'? Itu akan membuat beberapa sekutu kami yang tidak responsif akan bergerak dan langsung bertindak," kata Trump.

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Eskalasi Konflik AS–Iran Picu Gangguan Jalur Energi Global

Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika Serikat di berbagai kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut menyebabkan penghentian lalu lintas di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi rute utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia menuju pasar global. Gangguan tersebut turut memengaruhi ekspor serta produksi minyak di kawasan.

Sejumlah Negara Sekutu Diminta Kirim Armada

Pada awal Maret, Trump mendesak sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara lain, untuk mengirim kapal ke Selat Hormuz guna membantu menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional. Namun, Jerman dan Prancis dilaporkan menolak permintaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyatakan negara-negara Uni Eropa belum siap mengirim armada ke kawasan tersebut. (Sputnik/Ant/I-1)