Headline

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

Gabung Board of Peace, Golkar: Ada Peluang Indonesia Bicara ke Israel

Rahmatul Fajri
12/2/2026 18:34
Gabung Board of Peace, Golkar: Ada Peluang Indonesia Bicara ke Israel
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela berbicara dalam media gathering di Jakarta, Selasa (10/2/2026).(Antara/Cindy Frishanti)

SEKRETARISJ enderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai bergabungnya Israel ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) justru dapat menjadi momentum strategis bagi diplomasi Indonesia. Menurutnya, keberadaan Israel dalam forum tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina secara langsung.

Sarmuji menegaskan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan komunikasi di forum internasional tersebut untuk terus mendorong kebijakan Two-State Solution atau Solusi Dua Negara sebagai jalan keluar konflik antara Israel dan Palestina.

“Justru kalau Israel bergabung, ada peluang kita untuk ngomong lebih sering dan lebih dekat kepada Israel. Solusi dua negara ini menjadi kebijakan kita dan pasti akan banyak didukung oleh negara-negara lain di dunia, termasuk banyak negara Eropa,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Meskipun Israel bergabung ke Dewan Perdamaian, Sarmuji menjamin bahwa sikap pemerintah Indonesia, terutama Presiden Prabowo Subianto akan terus membela hak-hak rakyat Palestina. Ia menyebut dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan prinsip fundamental dalam politik luar negeri Indonesia.

“Presiden tidak akan goyah untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Itu sudah seperti 'kata suci' dalam diplomasi luar negeri kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menjelaskan bahwa prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa merupakan amanah konstitusi yang sangat dipahami oleh pemerintah. Ia meyakini diplomasi Indonesia akan tetap berada pada koridor membela hak kedaulatan bangsa lain yang dirampas.

“Kemerdekaan suatu bangsa itu adalah hak yang tidak bisa diambil alih oleh bangsa lain. Pemerintah dan Presiden pasti sangat memahami hal itu,” pungkasnya. 

Disampaikan Juru Bicara Kemenlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, Presiden sebelumnya telah menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat perdana BoP yang akan dilaksanakan pada 19 Februari 2026.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto rencananya akan hadir,” kata Nabyl dalam pernyataan tertulis kepada di Jakarta, Rabu.

Menurut Jubir Kemlu RI, kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Dewan Perdamaian sejak awal.

Adapun Israel dipastikan bergabung ke badan tersebut setelah petinggi rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu meneken Piagam Dewan Perdamaian saat berkunjung ke Washington DC, Rabu (11/2). (Faj/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya