Prabowo Hadiri KTT Board of Peace, Kemenlu: Tidak Ada Perubahan Sikap soal Palestina

PRESIDEN Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang akan digelar di Amerika Serikat pekan depan. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut ditegaskan tidak mengubah posisi prinsip politik luar negeri RI terkait konflik Palestina.

Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia di BoP tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan pihak tertentu.

"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun," kata Vahd dalam keteranganya, Kamis (12/2)

Baca juga : Presiden Prabowo Direncanakan Lawatan ke AS 19 Februari 2026 untuk Penandatanganan Kesepakatan Tarif Dagang

Ia menjelaskan, keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza di Palestina, sebagaimana diamanatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Menurutnya, komposisi keanggotaan BoP tidak akan memengaruhi sikap dasar Indonesia terhadap isu Palestina. "Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut," tegasnya.

Di dalam BoP maupun forum internasional lainnya, Indonesia secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang terjadi di Gaza. 

Baca juga : Prabowo Dipastikan Hadiri KTT Perdana Dewan Perdamaian Gaza

Selain itu, Indonesia juga terus mendorong pembukaan akses bantuan kemanusiaan serta realisasi Solusi Dua Negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Dalam konteks proses perdamaian, Indonesia menilai penting adanya keterlibatan seluruh pihak yang berkonflik. Karena itu, melalui keanggotaan di BoP, Indonesia akan berupaya aktif mendorong partisipasi Otoritas Palestina dalam setiap proses yang berlangsung.

Indonesia juga menekankan bahwa seluruh langkah dalam forum tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan Palestina, menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendukung terwujudnya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. (Fer/I-1)