Prabowo Hadiri BoP, Pengamat Khawatir Indonesia Terseret Agenda Politik

PRESIDEN RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat pekan depan. Pemerintah menegaskan partisipasi Indonesia dalam forum tersebut tidak mengubah posisi prinsip politik luar negeri RI terkait konflik Palestina.

Namun, rencana kehadiran Indonesia dalam forum itu memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan akan bergabung.

Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzie Sudarman menilai terdapat perbedaan mendasar antara Piagam BoP dan BoP sebagaimana tercantum dalam resolusi.

Baca juga : Prabowo Hadiri KTT Board of Peace, Kemenlu: Tidak Ada Perubahan Sikap soal Palestina

"Sangat berbeda dan harus disikapi karena BOP resolusi diubah oleh Trump dengan Trump sebagai Ketua dan satu-satunya yang boleh memveto. Artinya menganggap negara-negara anggotanya tidak setara," kata Prof Suzie dihubungi Media Indonesia, Kamis (12/2).

Ia menilai struktur tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan antaranggota.

Peluang dan Kekhawatiran

Terkait peluang konkret yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong stabilitas di Timur Tengah melalui BoP, Prof Suzie mengaku pesimistis.

Baca juga : Presiden Prabowo Direncanakan Lawatan ke AS 19 Februari 2026 untuk Penandatanganan Kesepakatan Tarif Dagang

"Agak sulit dibayangkan ada keuntungan karena jelas ini adalah proyek keluarga Donald Trump," sebutnya.

Suzie juga menyoroti kemungkinan keterlibatan militer Indonesia. Menurutnya, apabila ada pengiriman pasukan, seharusnya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Dan tentara yang dikirim kan seyogyanya dibawah mandat PBB karena tampaknya TNI akan menggantikan IDF yang akan lebih berkonsentrasi di West Bank dalam rangka mengambil alihan tanah Otoritas Palestina," ujarnya.

Ia memperingatkan potensi risiko apabila tidak terdapat mandat resmi PBB. "Bisa mengandung bahaya jika tidak ada mandat PBB seakan-akan TNI menjadi tentara pemerintahan kolonial," lanjutnya.

Suzie bahkan menilai Presiden Indonesia berpotensi dieksploitasi Trump dan mungkin juga Israel dan Raja Abdullah. Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan mundurnya IDF, TNI bisa berada dalam posisi untuk melucuti Hamas.

"Sangat mengerikan karena Hamas belum sepakat akan meletakkan senjata," ucapnya.

Menurutnya, skema tersebut berisiko menyerupai proyek pembangunan yang diawali dengan penghancuran Gaza dan mempersempit pilihan warga setempat.

"Ini seperti proyek pembangunan yang dirancang dengan menghancurkan Gaza dahulu dan membuat penduduk Gaza tidak banyak pilihan kecuali meninggalkan negerinya kalau tidak ingin terbunuh," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik mengenai konsekuensi keterlibatan Indonesia.

"Seyogyanya WNI harus dicerahkan soal konsekuensi keterlibatan TNI menjalankan fungsi keamanan padahal Piagam Board of Peace berbeda dengan keputusan Dewan Keamanan PBB sebagai kelanjutan New York Declaration," ujarnya.

"Rakyat Indonesia harus tetap waspada slab beralih ya tugas TNI penjaga sapta marga untuk menjalankan tugas sebagai tentara kolonialisme di bawah pemerintahan Trump dan kaum Zionis," tambah Prof Suzie.

Risiko Diplomatik

Menjawab pertanyaan mengenai potensi risiko diplomatik apabila forum tersebut menghasilkan sikap berbeda dari posisi resmi Indonesia, Suzie kembali mengingatkan adanya kemungkinan implikasi politik di dalam negeri.

"Sekalipun Presiden mencoba meyakinkan kekuatan politik bahwa Indonesia punya hak untuk keluar tapi TNI sudah didorong untuk bertugas di luar kehendak PBB," paparnya.

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut tidak sepenuhnya diperlukan.

"Saya melihat kekuatan-kekuatan politik di Indonesia telah diyakinkan akan tujuan yang sesungguhnya tidak perlu melibatkan Indonesia," pungkasnya. (Fer/I-1)