Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
HARAPAN jemaah haji Indonesia untuk segera menikmati fasilitas eksklusif 'Kampung Haji' di Arab Saudi dalam waktu dekat dipastikan belum dapat terwujud. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa operasional tower di kawasan tersebut baru ditargetkan dapat berjalan secara parsial pada musim haji 2028.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mohammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menjelaskan bahwa kompleksitas konstruksi membuat fasilitas tersebut mustahil digunakan pada musim haji tahun ini maupun tahun depan. Pernyataan ini sekaligus memberikan kepastian waktu di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap proyek strategis tersebut.
"Yang jelas tahun ini belum bisa, tahun depan (juga belum). Karena membangun itu kan tidak cukup setahun. Kita harapkan paling lambat tahun 2028 itu ada sebagian tower yang bisa dipakai," ujar Gus Irfan di Jakarta, Kamis (8/1).
Dalam skema terbarunya, Gus Irfan menekankan adanya pembagian wewenang yang tegas. Pembangunan fisik dan pendanaan Kampung Haji kini sepenuhnya berada di bawah kendali Daya Anagata Nusantara (Danantara). Posisi Kemenhaj dalam proyek ini adalah sebagai pengguna fasilitas (end-user) untuk pelayanan jemaah.
Menurut Gus Irfan, keterlibatan Danantara menjamin keamanan dari sisi pendanaan (funding). Ia juga memastikan bahwa secara diplomasi, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan lampu hijau dan menyambut baik birokrasi proyek ini.
"Saya kira (anggaran) tidak ada kendala. Danantara punya uang, kemudian birokrasi Arab Saudi sangat welcome. Terkait dengan Kampung Haji tentu lebih banyak domainnya Danantara," tegasnya.
Dengan porsi pembangunan yang ditangani Danantara, Kemenhaj kini mengalihkan fokus utamanya pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan mental serta fisik jemaah haji Indonesia. Sembari menunggu rampungnya infrastruktur di Tanah Suci, Kemenhaj akan memastikan standar pelayanan haji reguler tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses konstruksi.
Target operasi parsial pada 2028 ini menjadi penanda waktu (milestone) baru bagi ekosistem haji Indonesia dalam upaya memiliki aset akomodasi mandiri di Arab Saudi. (Fik/Z-10)
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi.
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Kemenhaj dan PPIU sepakati 10 langkah mitigasi dampak perang Timur Tengah bagi jemaah umrah, termasuk kebijakan refund tiket dan penundaan keberangkatan.
Pemerintah melalui Kemenhaj menyiapkan skema mitigasi dan penambahan armada untuk pastikan jemaah umrah pulang dengan aman
Kemenhaj RI kebut proses visa haji 2026. Sebanyak 162 ribu dokumen telah diproses, 57 ribu visa dicetak, sisa 40 ribu ditarget rampung awal Maret.
Kementerian Haji menyiapkan asrama haji tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat penginapan, melainkan juga sebagai pusat layanan terpadu (One Stop Services) bagi jemaah umrah.
Menhaj Moch. Irfan Yusuf menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pelayanan haji Indonesia melalui empat program strategis, yakni penurunan biaya haji & penataan kebijakan waiting list
Kementeriannya telah menyeleksi sebanyak 685 pembimbing Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (BPIHU) guna memastikan kualitas pembinaan manasik yang diberikan kepada jamaah.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Para fasilitator ini bertugas memastikan seluruh petugas memiliki kesiapan yang memadai, baik secara teknis, mental, maupun pemahaman tugas di lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved