KUHAP Baru Berlaku, DPR: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

PEMBERLAKUAN Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru per hari ini, Jumat (2/1), menandai berakhirnya era hukum kolonial di Indonesia. Komisi III DPR RI menegaskan regulasi anyar ini harus menjadi 'rem pakem' bagi aparat agar tidak ada lagi praktik kriminalisasi maupun tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat atas nama hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyebut implementasi KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anyar ini merupakan perubahan paradigma besar. Sistem peradilan Indonesia kini resmi meninggalkan watak penghukuman (retributif) menuju pemulihan (restoratif).

"Ini sebuah arah baru hukum kita, yang kita harapkan bisa menjawab problematika, persoalan, masalah hukum yang ada di negara kita," tegas Rudianto dilansir dari Antara, Jumat (2/1).

Baca juga : Hari Ini Sejarah Dimulai, KUHAP dan KUHP Baru Mulai Berlaku

Paradigma Keadilan Restoratif

Menurut Rudianto, sebagai perancang undang-undang tersebut, DPR menaruh harapan besar agar polemik ketidakadilan yang kerap terjadi di masa lalu tidak terulang. KUHAP baru yang mendampingi UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) menempatkan posisi negara dan warga negara dalam kedudukan yang setara.

"Karena itu kita menyongsong arah baru dan tentu saja watak, karakter dari KUHAP kita ini kan tidak lagi retributif, pembalasan, tapi restoratif, pemulihan," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam regulasi hukum formil yang baru ini, posisi advokat atau penasihat hukum juga diperkuat. Hal ini demi menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa agar proses hukum berjalan lebih adil (fair trial).

Baca juga : Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR

Akhir Era Hukum Kolonial

Senada dengan DPR, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa hari ini adalah tonggak sejarah baru. Indonesia secara resmi menanggalkan warisan hukum Belanda yang telah bercokol lebih dari satu abad.

"Momentum ini sekaligus membuka babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, manusiawi, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa Indonesia," ujar Yusril.

Rudianto Lallo pun mendesak seluruh elemen penegak hukum untuk segera melakukan adaptasi total. Ia meminta sosialisasi masif terus dilakukan dan penerapan pasal-pasal baru dijalankan secara presisi sesuai semangat pembaruan hukum nasional. (Ant/Z-10)