Berita Terbaru Dpr Hari Ini

DPR-DPD akan Dialog dengan Pemprov Aceh Terkait Sengketa 4 Pulau

Nasir menyampaikan perlu menghadirkan ahli yang independen dan berintegritas dalam diskusi bersama Pemerintah Aceh.

Ketua MKD DPR Desak 4 Pulau Milik Aceh Dikembalikan

Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

Ekonomi Daerah Lesu,  DPR Dukung Kemendagri Izinkan Kembali Pemda Rapat di Hotel

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah

Komisi I DPR RI Soroti Kerugian Negara Rp 63 Triliun Per Tahun Akibat Kuota Internet Hangus

Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.

Ketua MPR Buka Suara Soal Surat Purnawirawan TNI terkait Pemakzulan Gibran

Muzani mengaku belum mengetahui ada tidaknya surat tersebut di mejanya. Menurut Muzani, ia belum sempat datang ke kantornya lagi beberapa hari terakhir.

Cucun: Wukuf Momentum Kesalehan Sosial dan Spiritual

Penyelenggaraan ibadah haji harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas.

Dasco Akan Cek Surat Pemakzulan Gibran yang Dikirim ke DPR dan MPR  

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kabar soal surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dasco Tepis PDIP Bakal Masuk Kabinet

Wakil Ketua DPR itu meminta agar tak dikaitkan terkait koalisi ketika Prabowo dan Megawati bertemu.

Negara tidak Boleh Kalah dari Buronan Paulus Tannos

DPR meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, memastikan semua dokumen hukum disiapkan secara rapi dan meyakinkan.

Skema Perampasan Aset Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan

Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.

Beda Nasib RUU Perampasan Aset dan RUU BUMN di DPR, Formappi Sebut Karena Kental Faktor Kepentingan Oligarki

Di sisi lain, DPR bisa bekerja dengan cepat ketika menyangkut kepentingan partai dan oligarki, seperti RUU BUMN dan RUU Minerba.

Jangan Berharap Banyak, Rencana Pembahasan RUU Perampasan Aset Bukti Nyata Omon-omon

Lucius mengatakan RUU Perampasan Aset hanya dijadikan komoditas politik. Karena untuk mendapatkan simpati publik yang berharap kehadiran produk hukum tersebut.

Targetkan Nol Kematian Akibat DBD, Kemenkes -DPR Tekankan Pentingnya Urgensi Revisi Stranas Dengue

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan perlu ada urgensi revisi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (Stranas Dengue) yang baru bersama DPR

Ini 4 Pesepak bola Perempuan yang Permohonan Naturalisasinya Sudah Disahkan DPR

Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna ke-19 DPR masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir.

Baleg DPR Sebut Konsep RUU Perampasan Aset Harus Dikaji Mendalam Agar Tak Langgar Hak Konstitusional Warga

Dikatakan bahwa terminologi pemulihan aset dalam UNCAC sebenarnya disebut inisiatif Stolen Asset Recovery (STAR). 

Pernyataan DPR Soal RUU Perampasan Aset Bisa Rampas Hak Warga Disebut Keliru juga Mengada-Ngada

Selain itu, Fickar juga menepis anggapan bahwa regulasi tersebut akan berdampak pada aset warganegara yang bersih.

Usia Pensiun ASN Ditambah Bisa Menggerus Peluang Regenerasi dan Penyempitan Lapangan Kerja

Pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 60 menjadi 63 tahun. Kemudian, pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 60 menjadi 62 tahun.

Jangan Seperti Investasi Bodong, RUU PPRT Perlu Atur Tegas Legalitas Penyalur Pekerja

Penyalur pekerja harus bersertifikasi. Bahkan, agar aspek-aspek itu dipenuhi, penyalur PRT ini bisa diwajibkan menjadi badan usaha.

Komnas HAM Nilai Substansi RUU KUHAP Harus Menjawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana

Komnas HAM juga mendorong agar pembahasan RUU KUHAP mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik, yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

Komisi IX DPR RI Soroti Kasus Malpraktik di RS MRCCC Siloam Semanggi

Dalam kasus malapraktik ini tidak boleh ada institusi maupun oknum yang berupaya menghambat proses hukum yang tengah ditempuh pasien yang menjadi korban.

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

Problematika Dosen: Antara Meneliti, Memublikasi, dan Mengadministrasi?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting