Berita Terbaru DPR Hari Ini

KPK Butuh Data Pansus Haji DPR Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji

Data dari Pansus Haji DPR bisa dikaitkan dengan keterangan saksi yang akan diperiksa nanti. Termasuk juga diperdalam dengan temuan barang bukti, atas penggeledahan.

DPR Bantah Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul Titipan

Inosentius Samsul yang menjadi calon tunggal disepakati menggantikan hakim konstitusi Arief Hidayat.

KPK Pastikan Panggil Kembali Yaqut Cholil Qoumas

Budi mengatakan, penyidik telah menggeledah rumah Yaqut beberapa waktu lalu. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami barang-barang yang sudah disita oleh penyidik.

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan, Berikut Daftar Harga Sewa Hunian Mewah di Wilayah Senayan

DPR dapat tunjangan rumah Rp50 juta/bulan. Cek harga sewa apartemen & rumah mewah Senayan yang bisa dijangkau di tengah ekonomi rakyat tertekan

Joget di Rumah Rakyat dalam Sidang Tahunan MPR 2025 Hal Normal? Ketua MPR Buka Suara

Muzani mengatakan pemutaran musik yang membuat para legislator itu sejatinya tak masalah. Karena tidak dalam acara inti.

DPR Respons Isu Gaji Anggota Naik hingga Rp100 Juta

Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah isu yang menyebut ada kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta.

DPR Gelar Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU Haji Malam Ini

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.

Ironi Pemberantasan Korupsi Tecermin dari Bebasnya Setnov

Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.

Setnov Bebas Bersyarat Jadi Kado Terburuk di HUT ke-80 RI

ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.

Puan: Tidak Ada Kenaikan Gaji Anggota DPR

Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.

Puan Sebut tak Ada Kenaikan Gaji DPR, Tapi....

Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari. 

DPR dapat Rp3 Juta Per Hari Disebut Jadi Tanda Buruknya Manajemen Pemerintahan Prabowo

Management politik pemerintahan Prabowo dinilai mendahulukan mensejahterakan pejabat dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat

Rp3 Juta Per Hari yang Diterima Anggota DPR Dinilai Kangkangi Kesulitan Rakyat

Lucius menghitung dengan total pemasukan lebih dari 100 juta, hal itu menandakan bahwa anggota DPR setiap hari akan dibayar minimal Rp 3 juta.

Polemik Royalti 2 Persen, DPR dan Musisi Minta Aturan Direvisi

DPR dan musisi, termasuk Ari Lasso, menolak aturan royalti 2% dari biaya produksi musik untuk acara pernikaha dan mendorong revisi UU Hak Cipta.

Kasus Prada Lucky, Legislator Minta Jangan Alih-alih Pembinaan Tapi Kebablasan

Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.

Perwira Terlibat di Kasus Kematian Prada Lucky Sangat Disesalkan

Seorang komandan menjadi pengawas dan memberi arahan bagi prajurit di bawahnya. Tetapi justru terlibat kejahatan dalam kasus kematian Lucky.

Legislator Desak Pengungkapan Motif Pelaku Aniaya Prada Lucky

Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.

Kasus Prada Lucky, DPR: Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pembinaan Prajurit Muda

Peristiwa tersebut bukanlah kasus kekerasan biasa tetapi lebih kepada tuntutan keadilan serta martabat bagi keluarga yang ditinggalkan.

Bantah KPK, Komisi XI Sebut CSR BI-OJK tidak Dibagikan ke Anggota DPR

Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya. 

Dugaan Aliran Dana 2 Tersangka Kasus CSR BI-OJK Masuk Parpol Didalami

Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

Membangun Platform Fiskal Zakat-Pajak: dari Retorika ke Kebijakan

Malabahasa di Hari Merdeka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia