Berita Terbaru Dpr Hari Ini

Draf RUU KUHAP Muat 334 Pasal dengan 10 Subtansi Baru

Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

DPR Soroti Pentingnya Perbaikan Budaya Politik dalam Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.

Ahli HTN Sebut MK Dapat Kembangkan Tes Partisipasi Bermakna untuk Menilai Prosuderal UU TNI

Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Negara Diminta Sejahterakan Wartawan

Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha.

Pakar Hukum Dorong DPR dan Pemerintah Segera Bahas dan Sahkan RUU KUHAP

Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.

Habiburokhman: Kick Off Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Besok, Fokus Pada Keadilan Restoratif

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa menurut rencana, rapat perdana pembahasan RUU KUHAP akan digelar pada Selasa (8/7/) besok siang.

Ini Daftar Calon Dubes Prabowo yang Disebut Kelas Berat

Menurut Utut, dari ke-24 nama tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari unsur partai politik atau politisi aktif.

Berikut Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Dubes

Menurut dia, para calon dubes yang diuji hari ini mempunyai pengalaman yang panjang serta memiliki kapasitas mumpuni.

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes, Ini yang Didalami

DPR akan mendalami sejumlah hal kepada calon Dubes, di antaranya pemahaman politik luar negeri dan strategi diplomasi.

MK Perlu Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu ke Pemerintah dan DPR

Penjelasan ini penting untuk perumusan revisi undang-undang pemilu sehingga pembaruan produk hukum itu tidak menyalahi konstitusi.

DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu

Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.

Pakar HTN Sebut Proses Legislasi UU TNI Cacat Prosedural dan Abaikan Prolegnas

Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan. 

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Pemerintah akan Kirim Satu Nama Jadi Calon Dubes AS ke DPR Besok

Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

Sidang Gugatan UU TNI, Pakar Sebut DPR Kerap Jadikan MK Sebagai Tukang Koreksi

Presiden diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan pembentukan UU TNI Perubahan tidak memenuhi asas keterbukaan.

Komisi II Tunggu Arahan Pimpinan DPR Soal Bahas RUU Pemilu

Komisi II DPR siap membahas RUU Pemilu tersebut jika diberi kepercayaan oleh pimpinan DPR. Ia mengatakan Komisi II DPR yang membidangi kepemiluan tentu berkaitan membahas RUU Pemilu.

HUT ke-79 Bhayangkara, Wakil Ketua DPR RI Harap Polri Makin Dicintai Rakyat

Adies Kadir berharap di usia ke 79, Polri dapat semakin berkinerja baik dan dapat terus dicintai rakyat Indonesia.

Pengamat : Keputusan Pemilu Lokal dan Nasional Harusnya oleh DPR

PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR

Hari Bhayangkara ke-79, Pimpinan DPR RI Harap Polri Terus Hadir di Tengah Masyarakat Dengan Pendekatan Humanis

Cucun juga turut mengapresiasi kesiapan Polri yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi secara cepat. 

NasDem Minta Kemenlu Evaluasi Prosedur Evaluasi WNI di Negara Konflik

Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia