Berita Terbaru DPR Hari Ini

Gaji Hakim Ad Hoc Jadi Naik? Ini Bocorannya dari Mensesneg

Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.

Komisi X Soroti Peran Inovasi dalam Penanganan Bencana

Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja riset nasional tahun 2025 dan mendorong inovasi lebih membumi, termasuk penguatan peran teknologi dalam penanganan bencana

Sepanjang 2025 Basarnas Lakukan 2.766 Operasi SAR

Adapun operasi SAR yang menjadi perhatian masyarakat antara lain kecelakaan pesawat pada 3 Agustus 2025 terhadap pesawat latih PK-S126 yang jatuh di Desa Benteng, Ciampea.

DPR Minta OJK dan Perbankan Beri Relaksasi Ekonomi bagi Korban Bencana Sumatra

Terdapat sekitar 237 ribu nasabah perbankan di wilayah Sumatra yang terdampak langsung oleh bencana alam dan kini sangat membutuhkan restrukturisasi kredit.

DPR Dinilai Berubah Sikap dengan Pilih Adies Kadir sebagai Hakim MK

Maruarar menilai status hukum calon yang pertama memang belum disahkan sebagai hakim konstitusi karena proses administrasi ke Presiden belum dilakukan.

DPR Resmi Tetapkan I Wayan Sudirta Jadi Wakil Ketua MKD

Cucun menjelaskan bahwa pergantian ini sepenuhnya berdasar pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Manuver DPR Pilih Adies Kadir Dinilai Upaya Lumpuhkan MK

Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.

Adies Kadir Terpilih Jadi Hakim MK, Pakar: DPR RI Sedang Mempermainkan Konstitusi

DOSEN Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik Komisi III DPR RI yang menetapkan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. 

Jangan Alihkan Isu di Bawah Kementerian, Polri Harus Fokus Diperbaiki Kinerja dan Pelayanannya

Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.

Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Adies Kadir menyampaikan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.

Anggota Komisi III DPR: Posisi Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanat Reformasi

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.

Anggota DPR Nilai Penanganan WNI Terlibat Online Scam di Kamboja Harus Cermat

WNI yang terbukti dengan kesadaran penuh terlibat dalam praktik penipuan daring tetap harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

DPR RI Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di RS Daerah

Irma menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan dokter spesialis maupun subspesialis yang berdampak pada tidak optimalnya akses pelayanan kesehatan.

Solikin M. Juhro Optimistis Setelah Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI

Solikin mengatakan bahwa fit and proper test hari ini berjalan lancar dan kondusif. Ia dihadapkan pada lebih dari 30 anggota Komisi XI.

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.

DPR : RUU Perampasan Aset Penting Perkuat Penegakan Hukum dan Pemulihan Kerugian Negara

RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.

Ini Alasan RUU Perampasan Aset Ingin Segera Diundangkan

RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.

Cegah Kriminalisasi Guru, Legislator Usulkan Pemberian Hak Imunitas

Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.

CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik

Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia