Berita Terbaru Dpr Hari Ini

MK dan Desain Keserentakan Pemilu

MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, PKS: Hati-hati Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Jazuli menegaskan DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

DPR sebut Putusan MK Langgar Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

DPR Kaji Opsi Pemisahan Pemilu secara Horizontal dan Vertikal

Komisi II DPR selalu mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu sebagai bagian dari penyempurnaan demokrasi nasional.

Anggota DPR Kritik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu: Sebut Paradoks dan 'Lompat Pagar'

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah

Yuk Intip Calon Dubes AS yang Sudah Disiapkan Pemerintah

Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.

Soft-Launching, Kantin Demokrasi Hadir Sarana Penuhi Kebutuhan Perut dan Fleksibilitas Kerja

Kantin Demokrasi dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk tetap nyaman digunakan oleh anggota yang mengenakan pakaian formal seperti jas.

Masukan Pemerintah Terkait Revisi KUHAP Bakal Diadu dengan Ahli

Komisi III DPR sejatinya masih mendengar masukan terkait muatan di revisi KUHAP dari berbagai elemen. Yakni, advokat, ahli hukum, hingga mahasiswa.

Penyelidikan Diusulkan tak Diatur dalam Revisi KUHAP, Ini Alasannya

Menurut dia, penyelidikan bersifat teknis. Karena setiap tindak pidana ada sisi teknis yang berbeda-beda.

Gobel: Ekonomi Pancasila itu Membangun Industri

ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri. 

Pemerintah Putuskan 4 Pulau Milik Aceh, Anggota DPR Nilai Sesuai Aspirasi dan Fakta Lapangan

Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.

Pengambilalihan Polemik 4 Pulau Bentuk Koreksi Presiden ke Mendagri

Presiden Prabowo juga diyakini tak ada maksud tertentu melakukan pengambilalihan. Upaya itu hanya untuk meredakan ketegangan antardua kepala daerah.

Fadli Zon Sebut tak Ada Perkosaan Massal di Tragedi Mei 1998, DPR Minta Sejarah Jangan Ditutup

Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.

DPR Sebut Presiden Prabowo Punya Kuasa untuk Akhiri Polemik 4 Pulau yang Diperebutkan Aceh-Sumut

Bagi Utut, tak masalah bila Presiden Prabowo harus turun tangan menghadapi setiap polemik yang berkembang. Meskipun jajaran kementeriannya dapat mengambil langkah.

DPR Ungkap TNI Bakal Rekrut 24 Ribu Prajurit Baru untuk 5 Kodam

Menurut dia, pertentangan-pertentangan terkait perekrutan puluhan ribu prajurit tersebut perlu diselesaikan dengan baik untuk menciptakan kondisi bangsa yang baik.

Jangan hanya Menonton, Indonesia Perlu Cermati Perang Israel-Iran

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP itu juga mempertanyakan strategi pertahanan di RI. Ia menyoroti keterbatasan APBN terkait dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.

Sengketa Aceh-Sumut, Komisi II DPR Usul Penetapan Batas Wilayah Diatur UU

UU dan revisi regulasi tersebut untuk mengantisipasi sengketa batas wilayah antar daerah seperti yang terjadi antara Aceh dan Sumut terulang di kemudian hari.

Pemerintah Mesti Kawal Ekstradisi Tannos Secara Agresif

Nasir mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis.

Pelaku Penembakan Anggota Parlemen Minnesota Menyamar Jadi Polisi

Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya. 

Pemerintah Sebut DIM RUU KUHAP hampir Rampung dan akan Segera Diserahkan ke DPR

DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia