Berita Terbaru Dpr Hari Ini

Pengamat Ungkap Alasan Parpol Tolak Pemisahan Pemilu

MK menghendaki bahwa pemilu yang digelar pada 2029 mendatang adalah pemilu tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPD, dan DPR RI.

Ketua DPR: Seluruh Parpol Sepakat Bahwa Putusan MK Langgar Konstitusi

Puan mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. 

Komisi III Tantang Massa Diskusi KUHAP di DPR Ketimbang Demo

Dia mengaku sudah mendengar keberatan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembahasan RKUHAP. Salah satunya tudingan bahwa pembahasan dilakukan tertutup.

KPK: Revisi KUHAP Lemahkan Fungsi Penyadapan dan Kewenangan Penyelidik

KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.

Dikiritk KPK, DPR Ngotot Impunitas Advokat Masuk KUHAP

DPR dan Pemerintah akan tetap mempertimbangkan klausul terkait penguatan posisi dan perlindungan hukum bagi advokat meskipun banyak dikritik oleh berbagai kalangan.

Revisi KUHAP Atur Pelapor Bisa Mengadukan Penyidik Bila Laporan tak Ditindaklanjuti

Habiburokhman mengatakan ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat 7 draf revisi KUHAP.

Soal Putusan Pemilu Terpisah, Ketua MPR: Itu Kewenangan DPR

Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.

Gobel: Melindungi Konsumen akan Perkuat Industri dan Untungkan Negara

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

DPR Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Timbulkan Turbulensi Konstitusi

Rifqinizamy menjelaskan ada sejumlah hal yang membuat turbulensi konstitusi. Pertama, Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

Draf RUU KUHAP Muat 334 Pasal dengan 10 Subtansi Baru

Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

DPR Soroti Pentingnya Perbaikan Budaya Politik dalam Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.

Ahli HTN Sebut MK Dapat Kembangkan Tes Partisipasi Bermakna untuk Menilai Prosuderal UU TNI

Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Negara Diminta Sejahterakan Wartawan

Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha.

Pakar Hukum Dorong DPR dan Pemerintah Segera Bahas dan Sahkan RUU KUHAP

Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.

Habiburokhman: Kick Off Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Besok, Fokus Pada Keadilan Restoratif

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa menurut rencana, rapat perdana pembahasan RUU KUHAP akan digelar pada Selasa (8/7/) besok siang.

Ini Daftar Calon Dubes Prabowo yang Disebut Kelas Berat

Menurut Utut, dari ke-24 nama tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari unsur partai politik atau politisi aktif.

Berikut Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Dubes

Menurut dia, para calon dubes yang diuji hari ini mempunyai pengalaman yang panjang serta memiliki kapasitas mumpuni.

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes, Ini yang Didalami

DPR akan mendalami sejumlah hal kepada calon Dubes, di antaranya pemahaman politik luar negeri dan strategi diplomasi.

MK Perlu Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu ke Pemerintah dan DPR

Penjelasan ini penting untuk perumusan revisi undang-undang pemilu sehingga pembaruan produk hukum itu tidak menyalahi konstitusi.

DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu

Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.

Selamat Jalan Pak Kwik

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia