Berita Terbaru Dpr Hari Ini

Di Komisi 2 DPR RI, Pramono Trgaetkan 2 BUMD Bisa IPO

Salah satu BUMD yang diproyeksikan Pramono untuk menjual sahamnya ke publik adalah PT Bank DKI. Pramono menargetkan Bank DKI mulai IPO dalam satu tahun ke depan. 

TNI AL Hutang BBM ke Pertamina, DPR Pertanyakan Efisiensi ke Menhan

TNI AL memiliki utang atau menunggak pembayaran BBM pada PT. Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Anggota Komisi I bertanya pada Menhan soal efisiensi penggunaan BBM.

DPR: PP Pengawasan Ormas Lebih Mendesak dibandingkan Revisi UU

Dia menilai bahwa aktivitas yang meresahkan kerap datang dari orang-orang yang mengatasnamakan ormas.

Penegakan Hukum di Laut Lemah, Komisi I DPR Minta Pemerintah Bentuk Coast Guard

Elita mengatakan selain lemahnya penegakan hukum, miskoordinasi juga terjadi dalam penanganan pelanggaran di laut.

KSAL Dukung Pembentukan Coast Guard di Indonesia

Ali mengatakan bentuk Coast Guard di berbagai negara beragam. Dia mencontohkan Australia terdapat sistem maritime border coast protection yang melibatkan unsur angkatan laut.  

Revisi UU Ormas Bisa jadi Pintu Masuk Tindak yang Meresahkan

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan  siap membahas revisi Undang-Undang No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) jika diusulkan oleh pemerintah.

DPR: Tidak Pernah Ada Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota

Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

DPR Desak Kemendagri Evaluasi dan Bubarkan Ormas yang Meresahkan

Langkah tegas tersebut perlu diambil pemerintah agar tidak ada ormas yang dapat berlaku sewenang-wenang di tanah air.

Anggaran Perpusnas 2025 Dipangkas, Layanan Tetap Dioptimalkan

Salah satu dampak yang disoroti adalah kerusakan koleksi perpustakaan yang jumlahnya mencapai ribuan

Revisi UU Pemilu, Pimpinan DPR : Belum Dibahas di Bamus

REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Dukungan Paus Fransiskus Bagi Palestina Harus Dilanjutkan

Paus Fransiskus selama masa kepemimpinannya dikenal sebagai suara moral dunia dalam menolak segala bentuk perang dan kekejaman terhadap umat manusia.

Tanjung Priok Macet Parah, DPR Minta BUMN Evaluasi

ANGGOTA DPR RI Ahmad Sahroni meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola pelabuhan melakukan evaluasi setelah adanya kemacetan parah di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Cegah PSU Pilkada Lahirkan PSU Lagi 

Untuk itu, ia meminta ketegasan dari MK untuk mewujudkan batasan berapa persen selisih antara pasangan calon yang bisa disidangkan.

Wakil Ketua Komisi IX Dukung Pencabutan STR Dokter Terduga Pemerkosa dan Pelecehan Seksual

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengutuk keras kasus pemerkosaan dokter peserta PPDS terhadap pasien di RSHS. Ia mendukung dicabutnya surat tanda registrasinya (STR) seumur hidup.

Ketua DPR Minta Integritas Hakim Dibenahi

Ketua DPR Puan Maharani meminta integritas hakim juga dibenahi agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

Batasi Minat Pelajar, Komisi X Minta Penjurusan Kembali di SMA Dikaji Ulang

Wakil Ketua Komisi X Lalu Hardian Irfani minta agar pemberlakuan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dikaji ulang. 

Legislator Asal PDIP Minta Rencana Evakuasi Warga Gaza Dikaji Ulang

Dia juga mempertanyakan apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina. Atau justru bagian agenda terselubung pihak luar.

Legislator Minta Evakuasi Warga Gaza Hanya Bersifat Sementara

Amelia mendorong pemerintah melakukan pendekatan diplomasi. Selain itu, penting juga untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional.

Komnas HAM dan DPR RI akan Inisiasi Peta Jalan Perdamaian di Tanah Papua

Sugiat mengatakan perdamaian sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun sejak disepakati pada 15 Agustus 2005.

Alasan Satpol PP Bongkar Tenda Aksi Tolak UU TNI di Depan DPR : Halangi Pejalan Kaki

SATPOL PP Jakarta Pusat membubarkan aksi warga yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan atas Undang-undang (UU) TNI.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting