Berita Terbaru DPR Hari Ini

Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar

Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.

Pemerintah dan DPR Sinkronisasi Agenda Revisi UU Pemilu di Prolegnas

Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.

Pesawat ATR 42 Hilang Kontak, DPR : Publik Jangan Berspekulasi, Beri Ruang Tim Teknis Bekerja

PESAWAT ATR 42 rute Yogyakarta–Makassar hilang kontak di Gunung Maros. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi

SP3 Eggi Sudjana Bukti Transformasi KUHP Baru 

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tendra menilai penghentian penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana merupakan cerminan keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru

Kasus Dana Syariah Indonesia, Legislator Sebut KUHP Baru Bisa Sita Aset Pelaku

Rano optimistis pengembalian hak korban secara signifikan dapat dilakukan, berkaca pada keberhasilan penanganan kasus investasi serupa di masa lalu.

Bahas Draf RUU Perampasan Aset, DPR Targetkan Pemulihan Kerugian Negara Lebih Maksimal

DPR RI mulai mendalami draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemulihan kerugian negara.

Bencana Sumatra Hancurkan 238.783 Rumah, Pemerintah Diminta Kebut Rehabilitasi

Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.

DPR Minta Perpusnas Benahi Ipusnas dan Perawatan Perpustakaan Daerah

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana melontarkan kritik keras terhadap buruknya layanan digital dan memprihatinkannya kondisi fisik perpustakaan di Indonesia.

Banjir Aceh Rusak Sawah dan Tambak, DPR Minta Solusi Cepat

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November lalu meninggalkan dampak serius bagi petani, pekebun, dan petambak.

Komisi III DPR RI Mulai Bahas RUU Perampasan Aset

Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.

Asep Wahyuwijaya Sambut Baik Keinginan Pemerintah Bangun BUMN Tekstil

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis. 

DPR Tunggu Surpres TNI Tangani Terorisme

Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.

DPR Sebut Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono tak Ditindaklanjuti Kepolisian, Ini Alasannya

Rudianto menjelaskan bahwa karakter hukum pidana nasional kini telah bergeser dari fokus pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif).

Pelibatan TNI Tangani Terorisme tidak Boleh Tabrak Supremasi Sipil

Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).

Anggota Komisi III DPR Dorong Hukuman Berat bagi Mafia Pajak

Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.

Masa Sidang 2026, DPR Fokus Isu Reformasi Penegak Hukum hingga Pemulihan Pascabencana

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.

DPR Ingatkan Peran TNI dalam Penanganan Terorisme hanya Bersifat Pelengkap

Meskipun penguatan kapasitas negara untuk menjaga stabilitas nasional sangat penting, pembagian kewenangan antarlembaga harus tetap berada pada koridor hukum yang tepat.

Sikap PB KOPRI: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Usulan Mekanisme Pilkada

Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia