Berita Terbaru Dpr Hari Ini

Komnas HAM dan DPR RI akan Inisiasi Peta Jalan Perdamaian di Tanah Papua

Sugiat mengatakan perdamaian sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun sejak disepakati pada 15 Agustus 2005.

Alasan Satpol PP Bongkar Tenda Aksi Tolak UU TNI di Depan DPR : Halangi Pejalan Kaki

SATPOL PP Jakarta Pusat membubarkan aksi warga yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan atas Undang-undang (UU) TNI.

Kawal Keadilan untuk Jurnalis Palu

Kuasa hukum SW Rogate Oktoberius Halawa menduga kliennya tewas karena diduga menjadi korban pembunuhan.  

Adies Kadir Apresiasi Angka Kecelakaan Turun Saat Arus Mudik Lebaran 2025

Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30% selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkat Sinergitas K/L, Arus Balik di Pelabuhan Semarang Berjalan Lancar

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan di sektor perhubungan telah bekerja secara maksimal dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini.

Bukber dan Dialog Budaya Ketua Komisi X DPR Hetifah Bersama Wamenbud Giring: Komitmen Majukan Kebudayaan

Sebagai identitas bangsa, kebudayaan berperan strategis  memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. 

Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU TNI di DPR, 1.824 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Pengamanan

SEBANYAK  1.824 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo dari mahasiswa dan elemen masyarakat terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

UU TNI Digugat ke MK, Wakil Ketua DPR: Kami Hormati

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa  menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu ke Mahkamah Konstitusi

DPR Kecam Tewasnya Enam Guru dan Nakes di Yahukimo Akibat Serangan OPM

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Reformasi TNI Harus Terus Dilakukan Bertahap dan Berkelanjutan

Reformasi dalam tubuh TNI harus terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan pertahanan modern.

Lama Dikeluhkan, Legislator Desak Polisi Tangkap Ormas Minta THR 

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang minta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

RUU KUHAP Dianggap dapat Menyebabkan Ketimpangan Peradilan

APDHI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan RUU KUHAP yang lebih baik bagi masa depan sistem peradilan di Indonesia.

Tok! DPR Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-15

RUU TNI Dinilai Kudeta Konstitusional Berkedok Regulasi

RUU TNI ini sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil.

Semarak Ramadan di Rumah Rakyat, dari Uji Nyali sampai Saling Berbagi

Kegiatan Semarak Ramadan lain di Masjid Baiturrahman adalah I’tikaf Ramadan, lomba azan, dan bakti sosial. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR seperti Peringatan Nuzul Quran, Senin (17/3)

TNI Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Legislator Miris Dua Alat Negara Malah Terlibat Konflik

ANGGOTA Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengaku prihatin terkait serangkaian insiden yang melibatkan aparat keamanan, termasuk dugaan keterlibatan anggota TNI dan tiga anggota polri

Imparsial Sebut Revisi UU TNI tak Cegah Kekerasan TNI

Pemerintah dan DPR seharusnya dapat memastikan reformasi TNI berjalan ke depan dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas

Komisi I DPR Kutuk Penembakan 3 Anggota Polisi di Lampung

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengutuk penembakan terhadap tiga anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung. 

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

DPR Siap Dimintai Keterangan Atas Gugatan Redenominasi Rupiah ke MK

Gugatan yang dalam petitumnya itu meminta pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting