Berita Terbaru Dpr Hari Ini

Baleg DPR Sebut Konsep RUU Perampasan Aset Harus Dikaji Mendalam Agar Tak Langgar Hak Konstitusional Warga

Dikatakan bahwa terminologi pemulihan aset dalam UNCAC sebenarnya disebut inisiatif Stolen Asset Recovery (STAR). 

Pernyataan DPR Soal RUU Perampasan Aset Bisa Rampas Hak Warga Disebut Keliru juga Mengada-Ngada

Selain itu, Fickar juga menepis anggapan bahwa regulasi tersebut akan berdampak pada aset warganegara yang bersih.

Usia Pensiun ASN Ditambah Bisa Menggerus Peluang Regenerasi dan Penyempitan Lapangan Kerja

Pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 60 menjadi 63 tahun. Kemudian, pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 60 menjadi 62 tahun.

Jangan Seperti Investasi Bodong, RUU PPRT Perlu Atur Tegas Legalitas Penyalur Pekerja

Penyalur pekerja harus bersertifikasi. Bahkan, agar aspek-aspek itu dipenuhi, penyalur PRT ini bisa diwajibkan menjadi badan usaha.

Komnas HAM Nilai Substansi RUU KUHAP Harus Menjawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana

Komnas HAM juga mendorong agar pembahasan RUU KUHAP mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik, yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

Komisi IX DPR RI Soroti Kasus Malpraktik di RS MRCCC Siloam Semanggi

Dalam kasus malapraktik ini tidak boleh ada institusi maupun oknum yang berupaya menghambat proses hukum yang tengah ditempuh pasien yang menjadi korban.

Ada Terobosan Rampas Aset di RUU Perampasan Aset yang Tengah Diperbincangkan Pemerintah dan DPR

Perampasan aset yang hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Delegasi PUIC Apresiasi Parlemen Indonesia atas Penyelenggaraan Konferensi ke-19

Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.

Penempatan TNI di Kejaksaan Harus Sesuai Koridor Hukum dan Konstitusi

TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.

Tingkatkan Pengawasan Terhadap PMI Buntut Tewasnya Korban TPPO Rizal Sampurna

KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendesak pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Legislator NasDem Minta Gudang Amunisi TNI Direlokasi

Itu merupakan peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.

Contoh Negara Maju, Bubarkan Ormas yang Lakukan Premanisme

Ali menerangkan, jerat hukum di Tanah Air terhadap aksi premanisme, khususnya terkait penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Tanpa Revisi UU Penyiaran, Media Nasional Bakal Makin Banyak Bertumbangan 

Kalau UU Penyiaran tidak segera beradaptasi, lanjut Amelia, Indonesia akan menyaksikan pelan-pelan matinya media penyiaran nasional, yang membuat matinya salah satu penyangga demokrasi.

DPR: Negara jangan Kalah dengan Premanisme

Ketika ada oknum anggota ormas yang melakukan tindak pidana premanisme, kepolisian tak boleh takut bertindak dan memberantasnya. 

DPR Perlu Undang Purnawirawan TNI AD Sampaikan Aspirasi Tuntutan Memakzulkan Gibran

Adapun salah salah satu tuntutannya adalah desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Usai Diresmikan Prabowo, Terminal Haji dan Umrah Harus Terus Dirawat dan Dimanfaatkan Sebaik-baiknya

Baginya, proses 2 jam keberangkatan mulai dari asrama haji hingga loket imigrasi dirasa cukup. Ia berharap embarkasi di seluruh Indonesia dapat diterapkan seperti di terminal 2F.

Pigai Berjanji akan Mendorong DPR untuk Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat di Tahun Ini

Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat. 

Kepala BGN Minta Tambahan Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Hingga Desember

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana itu untuk pelaksanaan MBG hingga Desember 2025.

24.036 Orang di-PHK per April 2025, Menaker Ungkap Penyebabnya

Jumlah tersebut turun pada 2021 dan 2022. Kemudian, pada 2023 kembali naik dan pada 2024 tercatat ada 77.965 orang yang terkena PHK.  

Pemerintah Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Yusril Tegaskan Bola Berada di DPR

Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia