Berita Terbaru DPR Hari Ini

OTT Pegawai Pajak, Komisi XI Minta Integritas Aparatur Perpajakan Diperkuat

Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Beda Pandang Isu Pilkada Dinilai Positif

Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.

Keseimbangan Hukum Konservasi dan Kemanusiaan dalam Putusan Kakek Masir

Pentingnya langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Rekor Gugatan di MK, Kualitas Legislasi DPR Dinilai Buruk dan Minim Partisipasi

Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Kalau DPR Harus Paripurna Dulu

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

Presiden Dewan HAM PBB Jadi Pembuktian Indonesia di Kancah Dunia

Capaian tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan dunia sekaligus momentum percepatan reformasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di level nasional.

Referendum untuk Pilkada

KIRANYA merupakan perkara buruk dalam kehidupan bertata negara jikalau pembentuk undang-undang mbalelo terhadap putusan pengawal konstitusi.

Anggota Komisi III DPR RI Apresiasi Polri Atas Pengamanan Nataru

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, upaya preventif, deteksi dini, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan patut diapresiasi.

Tok! UU Baru Berlaku, Masa Tunggu Haji Kini Dipangkas Maksimal 25 Tahun

Ia menjelaskan proses pelunasan biaya haji untuk keberangkatan 2026 akan ditutup pada Jumat, 9 Januari.

Legislator Anggap Perdebatan KUHP dan KUHAP Hal yang Wajar

Koalisi Sipil khawatir perluasan kekuasaan aparat penegak hukum dalam UU baru ini tidak dibarengi dengan pengawasan yudisial yang memadai, sehingga berisiko menggerus prinsip negara hukum.

Reformasi Polri Dinilai Anggota DPR Harus Sentuh Akar Masalah, Bukan Sekadar Pencitraan

Salah satu poin krusial yang disoroti Azis adalah standarisasi dan transparansi dalam penanganan perkara.

Implementasi KUHAP Baru Harus Nihil Pelanggaran HAM

KUHAP baru yang dirancang Komisi III DPR RI diklaim telah didesain untuk membawa era baru penegakan hukum yang lebih berpihak pada hak-hak warga negara.

Ketua Komisi II DPR Klaim Pilkada Lewat DPRD Konstitusional

Rifqinizamy secara tegas menolak wacana kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden. Menurutnya, penunjukan sepihak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

KUHAP Baru Berlaku, DPR: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku hari ini. Anggota DPR Rudianto Lallo tegaskan hukum kini berwatak restoratif, bukan lagi pembalasan ala kolonial.

Hari Ini Sejarah Dimulai, KUHAP dan KUHP Baru Mulai Berlaku

Adapun Komisi III DPR pada 2025 telah menyelesaikan revisi UU KUHAP sebagai tahap untuk memberlakukan UU KUHP yang telah disahkan pada 2023 lalu, yang diundangkan pada 2 Januari 2026 ini

Pilkada Lewat DPRD, Demokrat: Pendapat Masyarakat juga Perlu Ditampung

Dede mengatakan yang terpenting pihaknya juga harus menampung aspirasi masyarakat terkait usulan kepala daerah dipilih DPRD. 

2,6 Juta Orang Gunakan Kereta Api pada Nataru 2025, Legislator Dorong Integrasi Transportasi Massal

Pentingnya pengembangan dan perluasan Stasiun Bekasi, terutama pada penyediaan fasilitas parkir bertingkat, guna menunjang mobilitas masyarakat.

KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Suap Ade Kuswara, DPR Bisa Terseret?

KPK menanggapi pertanyaan publik soal kemungkinan adanya keterlibatan anggota DPR dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kasus Ijazah Palsu Pejabat, DPR: Perketat Proses Verifikasi

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana sebagai tersangka perkara dugaan ijazah palsu.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia