Bencana Sumatra Hancurkan 238.783 Rumah, Pemerintah Diminta Kebut Rehabilitasi

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana di Sumatra. penangan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana harus terintegrasi sejauh mungkin harus terhindar dari ego sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Penanganan cepat ini penting karena jutaan warga sudah hidup tanpa rumah yang layak lebih dari sebulan. Dari data terakhir pemerintah, bencana Sumatra mengakibatkan setidaknya 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang.

Isu penanganan bencana akan menjadi salah satu materi bahasan pada Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI di Megamendung, Kabupaten Bogor yang berlangsung Jumat-Sabtu (16-17/1). Delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya karena hari demi hari situasinya akan memprihatinkan jika tidak segera memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Abidin di Jakarta, Kamis (15/1).

Baca juga : Negara Dinilai Hadir di Tengah Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Abidin berharap, data kerusakan yang dimiliki pemerintah tidak hanya berhenti di meja rapat, namun ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis. Pemerintah juga perlu memastikan kecukupan anggaran untuk merealisasikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan tidak terkatung-katung.

Selain itu, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban terus menyisir pendataan para korban bencana. Sebab melihat luasnya wilayah bencana, dimungkinkan ada hambatan-hambatan saat proses pendataan di lapangan. Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak. Kemudian disusul Sumatra Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.

“Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,” pinta Abidin.

Kecepatan dalam pemulihan korban bencana, menurut Abidin, juga membangun kembali mental para penyintas agar tidak terus terpuruk. Psikologi para korban juga terbentuk baik sehingga memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk bisa hidup kembali normal. Di sisi lain, efek dengan pulihnya kehidupan korban, maka roda perekonomian juga kian bergeliat. Hal ini berdampak positif terhadap terbangunnya tatanan sosial dan mencegah terjadinya potensi negatif seperti kemiskinan, kriminalitas dan lainnya.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra memang tidak enteng. Butuh kebijakan kuat dan anggaran besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bekerja sendirian, tapi merangkul swasta, pengusaha, akademisi, tokoh dan masyarakat sendiri,” harap Abidin. (Cah/P-3)