Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis. Menurutnya, sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) itu merupakan salah satu industri padat karya. Memerlukan jumlah pegawai yang banyak.
"Konsekuensinya tentu akan menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak. Berpeluang menurunkan jumlah pengangguran. Jadi, keinginan pemerintah yang dalam hal ini melalui Danantara untuk membentuk BUMN tekstil sangat strategis dan layak untuk didorong ketika industri TPT milik swasta pun banyak yang kolaps," ungkap Asep Wahyuwijaya menanggapi rencana Pemerintah yang ingin membentuk BUMN tekstil.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menambahkan, dengan adanya BUMN Tekstil, bisa diharapkan keberadaan BUMN tekstil ini selain akan menyerap tenaga kerja yang banyak juga akan menjadi katalis kembali berjayanya industri tekstil di Tanah Air di tengah kemunduran industri TPT milik swasta.
"Tantangan terbesar dari industri TPT saat ini sebetulnya justru disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, yang dalam hal ini Kemendag. Hancurnya industri tekstil kita itu salah satunya kan karena disebabkan oleh begitu mudahnya Kemendag memberikan keleluasaan kepada importir tekstil dan produknya menjual barangnya di negeri kita," terang Asep.
Di pasar-pasar tradisional daerah, tambah Asep, di toko-toko pakaian semacam ITC saja banyak sekali produk-produk baju yang memiliki tag bahasa China yang bisa langsung dijual bebas. Sampai pakaian bekas (thrifting) saja membludak.
"Sehingga, kita tentu berharap keberadaan BUMN tekstil ini, selain akan menyerap tenaga kerja yang banyak juga akan menjadi katalis kembali berjayanya industri tekstil di tanah air di tengah kemunduran industri TPT milik swasta," jelas Asep.
Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengingatkan, keinginan pemerintah untuk membuat BUMN tekstil semestinya juga harus memperhatikan upaya perbaikan dalam hal tata kelola industrinya.
"Saya tentu berharap, produk kita ini tidak hanya berorientasi ekspor dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa melalui IEU-CEPA atau negara-negara lainnya tapi juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tukasnya.
Menurut Asep, BUMN tekstil ini selain memproduksi barang-barang berkelas untuk diekspor tapi juga harus memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri yang harganya kompetitif namun berkualitas baik.
"Ini artinya, pemerintah pun tidak hanya membangun badan usahanya tetapi juga membenahi tata kelolanya sehingga industri tekstil swasta pun bisa kembali turut tumbuh," pungkas Asep.(RO/E-4)
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Perkara ini diketahui menjerat sembilan terdakwa. Salah satunya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yang masih berusia sekitar 40 tahun.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
BUMN kerap dijadikan tumpuan oleh pemerintah dalam menangani bencana alam. Mereka disebut memiliki saldo yang berlebih karena ada program tanggung jawab sosial
Prabowo menyatakan, Danantara Indonesia dibentuk pada Februari lalu sebagai dana kekayaan negara yang dirancang untuk menggerakkan masa depan ekonomi nasional.
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
DPW Partai NasDem Jawa Barat menyalurkan bantuan penanganan bagi korban bencana tanah longsor Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat melalui program NasDem Peduli.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved