Berita Terbaru Kuhap Hari Ini

Dilarang KUHAP, KPK Tegaskan Pencegahan Saksi untuk Percepat Kasus

Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik. 

Komisi III Tantang Massa Diskusi KUHAP di DPR Ketimbang Demo

Dia mengaku sudah mendengar keberatan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembahasan RKUHAP. Salah satunya tudingan bahwa pembahasan dilakukan tertutup.

Dikiritk KPK, DPR Ngotot Impunitas Advokat Masuk KUHAP

DPR dan Pemerintah akan tetap mempertimbangkan klausul terkait penguatan posisi dan perlindungan hukum bagi advokat meskipun banyak dikritik oleh berbagai kalangan.

Koalisi Sipil Soroti Aturan Restorative Justice dan Peran Advokat dalam RUU KUHAP

Isnur juga mempertanyakan bagaimana suatu tindak pidana mau diselesaikan di luar persidangan ketika penyidikan atas tindak pidana tersebut juga belum tuntas. 

Impunitas Advokat di KUHAP Suburkan Praktik Makelar Kasus

Menurut Pakar Hukum, klausul terkait impunitas advokat yang masuk dalam Pasal 140 ayat (2) dalam RUU KUHAP tidak tepat secara yuridis. 

Ketua Komisi III DPR Sebut RUU KUHAP Progresif, yang Lama Berbahaya

RUU KUHAP lebih progresif dan menjawab permasalahan acara pidana pada KUHAP lama atau yang berlaku saat ini. 

Revisi KUHAP Perketat Syarat Penahanan, Tak Bisa Sembarangan Tahan Orang

REVISI Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah digodok DPR bersama pemerintah akan memperketat syarat penahanan.

RUU KUHAP Atur Penyidik tidak Respons Laporan Masyarakat Bisa Dilaporkan ke Atasan

Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.

Komisi III DPR: KUHAP Baru tak Atur Penyadapan, Harus di UU Khusus

Penyusunan aturan khusus soal penyadapan bakal melalui proses panjang. Bahkan, harus uji publik tersendiri.

Revisi KUHAP: Negara Tanggung Kompensasi Korban jika Pelaku tidak Mampu Bayar

Pengaturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Wakil Ketua DPR Sebut RUU KUHAP Harus Segera Dirampungkan, Ini Alasannya

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus segera dirampungkan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah

Draf RUU KUHAP Muat 334 Pasal dengan 10 Subtansi Baru

Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

DPR Bahas Revisi KUHAP Bersama Pemerintah Pekan Depan

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP bersama pemerintah pekan depan

Penyelidikan Diusulkan tak Diatur dalam Revisi KUHAP, Ini Alasannya

Menurut dia, penyelidikan bersifat teknis. Karena setiap tindak pidana ada sisi teknis yang berbeda-beda.

PSHK Minta KUHAP Baru Tak Beri Ruang Penyidik Lakukan Penyiksaan

KUHAP baru yang bakal menggantikan peninggalan Belanda itu tak lagi memberikan ruang bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka.

Reformulasi KUHAP: Menuju Sistem Hukum yang Berasaskan Pancasila 

Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana. 

DPR Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Rampung

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan.

Langkah Bareskrim Hentikan Kasus Ijazah Jokowi tak Ada di KUHAP

Mekanisme tersebut sangat rentan terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan nihil kontrol maupun akuntabilitas.

Puan Janji RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah Komisi III DPR RI merampungkan UU KUHAP

Ketum Pepdhi Sebut Perubahan RUU KUHAP Urgent, Ini Alasannya

Pembahasan RUU KUHAP oleh Komisi III  DPR RI memang sudah  selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi hukum pidana formil setelah setengah abad digunakan.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia