Berita Terbaru KUHAP Hari Ini

KUHAP Baru Izinkan Penangkapan tanpa Izin Pengadilan, Ini Penjelasan Wamenkum

Pemerintah menjelaskan alasan mengapa UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur kewenangan penegak hukum melakukan penangkapan tanpa izin pengadilan.

Penjelasan Setkab soal Pasal-Pasal Kontroversial dalam KUHP dan KUHAP

Sekretariat Kabinet memberikan penjelasan mengenai sejumlah pasal dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional yang kini menjadi sorotan publik.

Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP dan KUHP, Termasuk Perubahan Pidana Mati

Menteri Hukum Supratman Andi Satgas mengatakan, sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana KUHAP dan KUHP telah rampung.

KPK Siapkan Penyesuaian KUHAP dan KUHP

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyesuaian.

Wamenkum: Penerapan Pidana Kerja Sosial Sepenuhnya Kewenangan Hakim

Wamenkum Eddy Hiariej menyebut Kemenimipas telah mengantisipasi penerapan pidana kerja sosial KUHAP baru dengan program percontohan di lapas terbuka.

Aturan Baru, Hukuman Mati Kini Disertai Masa Percobaan 10 Tahun

Sejumlah undang-undang yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memperketat pengaturan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia.

MA Kebut Aturan Teknis Plea Bargain KUHAP, Hakim Bisa Tolak Pengakuan Dipaksa

Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.

Komjak: Diskresi Jaksa dalam Plea Bargain Tetap Bisa Dikoreksi Pengadilan

Komjak menegaskan penerapan plea bargaining atau pengakuan bersalah terdakwa tidak sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. 

Cegah Ketidakadilan, MA Diminta Segera Buat Pedoman Aturan Plea Bargain yang Jelas

Perlunya aturan teknis dari Mahkamah Agung (MA) terkait penerapan plea bargain agar mekanisme tersebut berjalan seragam dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Plea Bargain Dinilai akan Efisienkan Pengadilan, Pakar Ingatkan Batasan Ancaman Pidana

Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Mahfud MD Ingatkan Potensi Bahaya Jual Beli Perkara dalam Plea Bargain KUHAP

Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.

Komisi III DPR Soroti Kesiapan Aparat Penegak Hukum Jalankan KUHP dan KUHAP Baru

Tanpa kesiapan yang memadai, KUHP dan KUHAP baru justru berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Plea Bargain Masuk KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Transaksi dan Diskriminasi

Penerapan plea bargaining harus dilakukan secara ketat dan transparan agar tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.

Pakar: Penerapan Plea Bargain KUHAP Rawan Diskriminasi, Pengawasan Harus Diperkuat

Pengakuan bersalah dalam plea bargain harus lahir secara alamiah dari terdakwa, bukan akibat tekanan atau motif transaksional.

Legislator NasDem Sebut KUHAP Baru Perkuat Posisi Advokat demi Kesetaraan Warga di Mata Hukum

Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru

Implementasi KUHAP Baru Harus Nihil Pelanggaran HAM

KUHAP baru yang dirancang Komisi III DPR RI diklaim telah didesain untuk membawa era baru penegakan hukum yang lebih berpihak pada hak-hak warga negara.

Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana: Denda, Pidana Mati, dan UU ITE Disesuaikan

Presiden Prabowo tandatangani UU Penyesuaian Pidana 2026, atur pidana mati masa percobaan, denda, dan penyesuaian UU ITE untuk keadilan hukum.

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

KUHAP Baru Berlaku, DPR: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku hari ini. Anggota DPR Rudianto Lallo tegaskan hukum kini berwatak restoratif, bukan lagi pembalasan ala kolonial.

Berlaku Per Hari Ini, Seluruh Personel Polri Wajib Pedomani KUHP dan KUHAP Baru

POLRI resmi memberlakukan pedoman kerja baru bagi seluruh personel dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru per hari ini

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia