Menteri Hukum Tegaskan KUHP-KUHAP Produk Politik, tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru per 2 Januari 2026 merupakan hasil proses politik yang kompleks dan tidak mungkin memuaskan seluruh kelompok masyarakat.

“Tetapi yang ingin saya sampaikan, kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak,” ujar Supratman di Jakarta seperti dikutip Rabu (5/1).

Ia menekankan KUHP baru dan KUHAP baru tersebut lahir dari dinamika parlemen yang melibatkan pemerintah dan DPR, sehingga merupakan produk politik yang memerlukan kesepahaman berbagai pihak.

Baca juga : KUHP-KUHAP Ramai Digugat ke MK, Menteri Hukum: Pemerintah Hargai Proses Konstitusional

“Kita berusaha untuk bisa memastikan produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya,” ucapnya.

Supratman juga menegaskan, penyusunan undang-undang tidak pernah berada di tangan pemerintah sendiri. Menurutnya, DPR memegang peran sentral dalam pembentukan undang-undang, sementara konfigurasi politik turut menentukan hasil akhir.

“Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan,” ungkapnya.

Baca juga : KPK Siapkan Penyesuaian KUHAP dan KUHP

Selain itu, Supratman menilai bahwa dinamika politik dalam pembahasan RUU KUHP berbeda dengan pembahasan RUU KUHAP. 

“Pada saat pembahasan RUU KUHP, itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHAP. Itu beda konfigurasinya,” tukasnya.

Lebih jauh, Ia menekankan bahwa perbedaan dinamika tersebut wajar sepanjang proses legislasinya.

“Sehingga proses yang terjadi di parlemen juga itu jangan di apa namanya ya. Tetapi semua, sekali lagi, diupayakan, sudah dimaksimalkan semua upaya yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.  (H-3)