Berita Terbaru KUHP Baru Hari Ini

Cegah Disinformasi, Urgensi Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru Jadi Prioritas

Pembaruan aturan menjawab perdebatan panjang yang sering terjadi antara advokat dan penyidik di lapangan.

Berkaca Kasus Hogi Minaya, Ini Aturan Pembelaan Terpaksa di KUHP Baru dan Syaratnya Agar tak Dipidana

Penjelasan Pasal 34 dan 43 UU 1/2023 tentang pembelaan terpaksa (noodweer). Simak batasan hukum agar korban kejahatan tidak menjadi tersangka.

Penegak Hukum Diminta Profesional Terapkan KUHP Baru

IMPLEMENTASI KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 menjadi polemik dalam persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (27/1). 

Restorative Justice bukan Jalan Pintas Menghindari Hukuman

Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, hukum pidana memberi ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara secara adil

KUHP Baru Momentum Tegakkan Hukum Berspektif HAM

PERSIDANGAN perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (20/1), menjadi sorotan.

Kasus Dana Syariah Indonesia, Legislator Sebut KUHP Baru Bisa Sita Aset Pelaku

Rano optimistis pengembalian hak korban secara signifikan dapat dilakukan, berkaca pada keberhasilan penanganan kasus investasi serupa di masa lalu.

Berkaca dari Vonis Laras Faizati, Komisi III DPR Sebut KUHP Baru Menguntungkan Pencari Keadilan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif

Pemidanaan Progresif terhadap Praktik Kohabitasi

“LAKI-LAKI semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya.”

Batas Kritik dan Hina Pemerintah di KUHP Baru Dinilai Kabur, 9 Mahasiswa Lancarkan Gugatan ke MK

Ketidakjelasan ini disebut menyebabkan warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional apakah kritik atau pendapatnya dapat dipidana.

KUHP Baru Tetap Atur Masa Kedaluwarsa Kasus

Salah satu poin yang diatur dalam KUHP baru adalah mengatur masa kedaluwarsa sebuah kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. 

Komisi III Persilahkan Masyarakat Gugat KUHAP dan KUHP Baru ke MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Delik Perkawinan dalam KUHP

Hal ini agak aneh karena ketika delik ini dirumuskan, nyaris tidak ada perdebatan yang keras.

Kriminolog Dorong Alternatif Pidana untuk Atasi Kerusuhan dan Kepadatan di Lapas

Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

Wamenkum Akui Penyusunan KUHP Penuh Dilema dan Tarik Ulur Aspirasi Kepentingan

Eddy juga menekankan bahwa pemerintah berada pada situasi dilematis dengan perbedaan pandangan yang diametral.

KUHP dan KUHAP Baru Dijamin takkan Pidana Sewenang-wenang Pengkritik Pemerintah

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru, memastikan para pengkritik pemerintah.

Ini Alasan Angkatan Muda NU Laporkan Pandji Pragiwaksono

Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

Komnas Perempuan: Dalih Suka Sama Suka tak Berlaku, Bawa Lari Anak Tetap Dipidana

Komnas Perempuan menegaskan Pasal 452 KUHP baru tetap memidana orang dewasa yang membawa lari anak meski atas dasar suka sama suka.

KUHP Baru, Bawa Kabur Pacar tanpa Restu Orangtua, Bisa Dipidana

SALAH satu pasal dalam KUHP baru mengatur tentang sanksi membawa kabur kekasih atau pacar tanpa izin dan restu orangtua, yakni bisa dikenai pidana dengan ancaman 6 tahun pidana.

Pasal Penghinaan di KUHP Baru, Yusril : Sudah Jelas Betul Apa yang Dimaksud Penghinaan dan Kritik

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perbedaan antara penghinaan dan kritik soal pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan penghinaan terhadap kepala negara di kuhp baru

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Saya Kira Nanti Berkembang Yurispudensi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru

Politik Uang di Era Digitalisasi Transaksi Keuangan: Tantangan Sistemis dan Solusi Komprehensif untuk Pemilu yang Adil di Indonesia

Guru Inspiratif versus Guru Kurikulum

Ketika Perguruan Tinggi Luar Negeri Hadir di Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia