Berita Terbaru Supratman Andi Agtas Hari Ini

Memastikan Tanggungjawab Platform Global Dalam Royalti, Menkum Kampanye Protokol Jakarta di Forum ASEAN

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memuluskan agenda protokol Jakarta yang akan diinisiasi Indonesia dalam agenda WIPO

Lagu yang Diputar di Hajatan Kena Rolyalti? Menkum Beri Penjelasan

Dengan demikian, kata dia, pemilik usaha kafe memiliki kewajiban membayar royalti apabila memutarkan lagu di tempat usahanya.

Putar Lagu Indonesia Raya Perlu Izin dan Bayar Royalti? Ini Penjelasan Pemerintah

Supratman mengatakan lagu tersebut sudah jadi domain publik. Sehingga, siapapun bisa memutar tanpa harus izin dari penciptanya.

Kekayaan Intelektual Pilar Baru Penggerak Ekonomi Indonesia

IPXpose Indonesia 2025 mempertegas posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam tata kelola KI global. 

Menkum: Setiap HUT RI, Presiden Prabowo akan Beri Amnesti, Grasi, Abolisi dan Rehabilitasi

Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memberikan amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi setiap kali perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menkum: 1.178 Narapidana Lolos Verifikasi Amnesti, 493 Lainnya masih Proses

Terdapat empat kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Ini Rincian 1.178 Penerima Amnesti dari Presiden Prabowo

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada sebanyak 1.178 orang.

Pegiat Pertanyakan Pemerintah yang Semula Menegaskan Koruptor Dinyatakan tak akan Dapat Amnesti-Abolisi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.  

Ekstradisi Buron Eks CEO Investree: Dokumen Lagi Diterjemah ke Bahasa Arab

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, masih berlangsung.

Eks Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara Bisa Jadi WNI Lagi, Apa Syaratnya?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.

DIM RUU KUHAP Diteken, Soroti Penegakan HAM hingga Perlindungan Korban

DIM KUHAP menyoroti setidaknya sembilan norma utama yang akan memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia khususnya bagi para tersangka, terdakwa, terpidana,

Paulus Tannos Masih Bisa Ajukan Banding ke Pengadilan Singapura jika Ekstradisi Dikabulkan

KEMENTERIAN Hukum menyatakan proses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih terus berproses.

Presiden Prabowo Sudah Komunikasikan RUU Perampasan Aset ke Ketum Parpol

Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

Menteri Hukum: Berkas Pemulangan Paulus Tannos Selesai

Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung. 

RUU KUHAP tidak Banyak Mengubah Tupoksi Aparat Penegak Hukum

Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).  

Indonesia Pecahkan Rekor dalam Permohonan Hak Paten di Dunia

Menkum meminta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu untuk terus meningkatkan sosialisasi pendaftaran merek dan paten di Indonesia.

Dicegat Mahasiswa yang Menolak Revisi UU TNI, Menkum Janji Sampaikan Tuntutan ke DPR

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dicegat masuk ke area Kompleks Parlemen oleh mahasiswa yang menolak Revisi UU TNI

Menkum Sebut hanya 14 Kementerian/Lembaga yang Diisi TNI Aktif dalam Revisi UU TNI

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif

Ada 20 Ribu Narapidana Tak Lolos Verifikasi Awal Pemberian Amnesti

SEBANYA 20.589 narapidana tidak lolos verifikasi awal untuk pemberian amnesti. Sementara, terdapat 19.337 narapidana lainnya dinyatakan lolos

Dikurangi, Napi Penerima Amnesti Jadi 19 Ribu Orang

Empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia