Berita Terbaru Supratman Andi Agtas Hari Ini

DIM RUU KUHAP Diteken, Soroti Penegakan HAM hingga Perlindungan Korban

DIM KUHAP menyoroti setidaknya sembilan norma utama yang akan memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia khususnya bagi para tersangka, terdakwa, terpidana,

Paulus Tannos Masih Bisa Ajukan Banding ke Pengadilan Singapura jika Ekstradisi Dikabulkan

KEMENTERIAN Hukum menyatakan proses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih terus berproses.

Presiden Prabowo Sudah Komunikasikan RUU Perampasan Aset ke Ketum Parpol

Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

Menteri Hukum: Berkas Pemulangan Paulus Tannos Selesai

Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung. 

RUU KUHAP tidak Banyak Mengubah Tupoksi Aparat Penegak Hukum

Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).  

Indonesia Pecahkan Rekor dalam Permohonan Hak Paten di Dunia

Menkum meminta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu untuk terus meningkatkan sosialisasi pendaftaran merek dan paten di Indonesia.

Dicegat Mahasiswa yang Menolak Revisi UU TNI, Menkum Janji Sampaikan Tuntutan ke DPR

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dicegat masuk ke area Kompleks Parlemen oleh mahasiswa yang menolak Revisi UU TNI

Menkum Sebut hanya 14 Kementerian/Lembaga yang Diisi TNI Aktif dalam Revisi UU TNI

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif

Ada 20 Ribu Narapidana Tak Lolos Verifikasi Awal Pemberian Amnesti

SEBANYA 20.589 narapidana tidak lolos verifikasi awal untuk pemberian amnesti. Sementara, terdapat 19.337 narapidana lainnya dinyatakan lolos

Dikurangi, Napi Penerima Amnesti Jadi 19 Ribu Orang

Empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Menteri Hukum Ungkap Paulus Tannos Ajukan Gugatan di Singapura

Sebagai pihak yang mengajukan permohonan ekstradisi, Supratman pemerintah Indonesia akan memberikan keterangan ke pengadilan di Singapura.

Pemerintah Pastikan tak Beri KKB Amnesti

Pemerintah melalui lintas kementerian sudah menyepakati itu. Menurut Supratman, KKB tidak berhak diberi amnesti, dan harus menjalankan hukuman penuh.

Ekstradisi Tannos Tersendat? Ini Langkah Menteri Hukum untuk Menang dari Guinea-Bissau

Menkum, Supratman Andi Agtas, optimistis bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik

Tannos Masih Berpaspor Indonesia

Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Rayakan Natal, DPN PERADI-SAI Serukan Persatuan Advokat 

Perayaan Natal tahun ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan bisa membangkitkan semangat soliditas advokat PERADI-SAI. 

Pemerintah Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden

Komcad Jadi Syarat Pemberian Amnesti Narapidana? Ini Alasan Menteri Hukum

Komando cadangan jadi Syarat Pemberian Amnesti bagi narapidana disambut baik oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ini Dalih Komcad Jadi Syarat Amnesti

Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.

Pernyataan Menkum Soal Denda Damai hanya Untuk Melegitimasi Usulan Presiden

Pasal 35 ayat (1) huruf k dalam beleid tersebut mengatur bahwa denda damai hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang menyebabkan perekonomian negara, bukan keuangan negara. 

Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan

Supratman Andi Agtas menyebut implementasi denda damai bagi koruptor masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting