Berita Terbaru Kuhap Hari Ini

DPR Bahas Revisi KUHAP Bersama Pemerintah Pekan Depan

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP bersama pemerintah pekan depan

Penyelidikan Diusulkan tak Diatur dalam Revisi KUHAP, Ini Alasannya

Menurut dia, penyelidikan bersifat teknis. Karena setiap tindak pidana ada sisi teknis yang berbeda-beda.

PSHK Minta KUHAP Baru Tak Beri Ruang Penyidik Lakukan Penyiksaan

KUHAP baru yang bakal menggantikan peninggalan Belanda itu tak lagi memberikan ruang bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka.

Reformulasi KUHAP: Menuju Sistem Hukum yang Berasaskan Pancasila 

Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana. 

DPR Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Rampung

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan.

Langkah Bareskrim Hentikan Kasus Ijazah Jokowi tak Ada di KUHAP

Mekanisme tersebut sangat rentan terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan nihil kontrol maupun akuntabilitas.

Puan Janji RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah Komisi III DPR RI merampungkan UU KUHAP

Ketum Pepdhi Sebut Perubahan RUU KUHAP Urgent, Ini Alasannya

Pembahasan RUU KUHAP oleh Komisi III  DPR RI memang sudah  selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi hukum pidana formil setelah setengah abad digunakan.

Ketua Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan dan Partisipatif

Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka.

Tetap Minta Masukan Masyarakat Luas, Ini Kelebihan RUU KUHAP yang Baru Menurut Habiburokhman

Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.

Revisi KUHAP Harus Selaras dengan Dinamika Hukum di Indonesia

Revisi KUHAP harus dilakukan dengan terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

DPR Setuju Advokat tidak Bisa Dituntut saat Bela Klien

Komisi III DPR langsung menyetujui usulan terkait advokat yang tak dapat dituntut ketika sedang membela klien dan diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pada Pengawasan Antar Lembaga

Pembahasan Revisi KUHAP diminta jangan hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis.

Komisi III DPR RI Beberkan Substansi yang Bakal Diubah pada Revisi KUHAP

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah substansi yang akan dibahas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BEM UMJ Gelar Seminar Nasional Hadirkan Akademisi dan Praktisi Hukum

Seminar ini membahas Pembaruan KUHAP menjadi momentum penting dalam menata ulang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.

DPR: Revisi KUHAP Mendesak untuk Jawab Perkembangan Zaman

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan revisi KUHAP menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi

RUU KUHAP Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

REVISI Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR

Pakar Hukum: Asas Dominus Litis di RKUHAP Bisa Merusak Sistem Hukum di Indonesia

Pakar hukum menyebut bahwa asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) berpotensi merusak sistem hukum di Indonesia.

Penerapan Dominus Litis di KUHAP Berpotensi Hadirkan Tumpang Tindih Kewenangan

Usulan kejaksaan memasukkan perluasan asas dominus litis akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian.

KUHAP Harus Direvisi karena Sudah tidak Sesuai dengan Kondisi Saat Ini

KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting