Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya telah melakukan persiapan dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan transisi hukum berjalan mulus saat aturan tersebut efektif berlaku mulai 2 Januari lalu tersebut.
Listyo menyatakan bahwa Polri terus melangkah dengan berbagai upaya sosialisasi skala besar untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran penegak hukum di lapangan.
"Seiring berlakunya KUHAP dan KUHP baru efektif mulai 2 Januari, kita terus melakukan upaya peningkatan pemahaman sekaligus sosialisasi secara masif. Ini agar aturan baru tersebut segera bisa kita laksanakan sepenuhnya saat mulai berlaku efektif," ujar Sigit saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).
Sebagai bagian dari terobosan kreatif, Listyo menekankan pada peningkatan profesionalisme penyidik melalui program pendidikan pengembangan serta sertifikasi khusus. Selain pelatihan fisik, Polri juga memanfaatkan platform digital melalui video tutorial dan penyuluhan hukum untuk mempercepat pemahaman materi.
"Kita lakukan berbagai kegiatan pelatihan, pengembangan profesionalisme penyidik, baik dalam bentuk dikbang maupun sertifikasi, agar personel siap menghadapi dinamika hukum yang baru," ujarnya.
Lebih lanjut, Listyo juga menyoroti pentingnya pembaharuan manajemen penyidikan. Salah satu fokus utama adalah penguatan regulasi mengenai restorative justice.
"Kami merevitalisasi manajemen penyidikan serta melakukan pembaharuan regulasi terkait restorative justice, termasuk manajemen penyelidikan dan kegiatan strategis lainnya," jelas Kapolri. (H-2)
Pemohon menilai Pasal 218, 219, dan 220 KUHP membuka ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi.
KUHAP baru tidak lagi memandang korban sekadar ‘sumber keterangan’, melainkan subjek yang haknya harus dilindungi sejak laporan pertama
Pembaruan KUHP secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga risiko hukum tidak lagi dapat dipandang semata dari perspektif perdata.
KUHAP mengandung banyak antinomi, yakni dua keadaan yang saling bertentangan tetapi tidak boleh saling menegasikan. Justru, kata Eddy, antinomi inilah yang membuat hukum menjadi istimewa.
Peneliti LeIP Arsil menekankan bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan, melainkan melengkapinya.
Pembaruan aturan menjawab perdebatan panjang yang sering terjadi antara advokat dan penyidik di lapangan.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.
Pemohon menilai Pasal 218, 219, dan 220 KUHP membuka ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi.
KUHAP baru tidak lagi memandang korban sekadar ‘sumber keterangan’, melainkan subjek yang haknya harus dilindungi sejak laporan pertama
Pembaruan KUHP secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga risiko hukum tidak lagi dapat dipandang semata dari perspektif perdata.
KUHP dinilai dapat memperkuat kontrol dan melepas hak kesehatan reproduksi dari perempuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved