Kejagung Jamin Restorative Justice tak Jadi Alat Dagang dalam KUHP dan KUHAP

Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip

Peneliti LeIP Arsil menekankan bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan, melainkan melengkapinya.

Komisi III DPR Desak Reformasi Kultur di Polri dan Kejaksaan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata. 

Kritik Penerapan Hukum, Komisi III DPR: Jangan Asal Tetapkan Tersangka!

Kunci utama penegakan hukum yang maksimal terletak pada keharmonisan dan koordinasi solid antarinstansi.

DPR Minta Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Korban Kejahatan tak Boleh Dikriminalisasi

KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya

Restorative Justice bukan Jalan Pintas Menghindari Hukuman

Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, hukum pidana memberi ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara secara adil

SP3 Eggi Sudjana Dinilai Bagian Restorative Justice

SP3 dalam perkara Eggi Sudjana harus dibaca dalam kerangka perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang kini lebih menekankan penyelesaian perkara secara proporsional.

Hakim MK Saldi Isra Tegaskan Uji UU tak Boleh Berbasis Kasus Roy Suryo Cs

Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.

Roy Suryo CS Gugat UU ITE dan KUHP ke MK, Merasa Dikriminalisasi atas Kasus Ijazah Jokowi

Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

Gugatan KUHP-KUHAP terus Mengalir ke MK, Pasal Penghinaan Presiden hingga Kewenangan Penyidik Dipersoalkan

Pemohon menilai Pasal 218, 219, dan 220 KUHP membuka ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi.

Perubahan Aturan Pidana Dorong Perlindungan Korban Anak dan Perempuan

KUHAP baru tidak lagi memandang korban sekadar ‘sumber keterangan’, melainkan subjek yang haknya harus dilindungi sejak laporan pertama

Pemerintah Perkuat Kepatuhan Korporasi Pasca Berlaku KUHP-KUHAP Nasional

Pembaruan KUHP secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga risiko hukum tidak lagi dapat dipandang semata dari perspektif perdata.

KUHAP dan KUHP Baru Dinilai Melepas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

KUHP dinilai dapat memperkuat kontrol dan melepas hak kesehatan reproduksi dari perempuan.

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

Imlek dan Upaya Menghapus Residu Sejarah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia