NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jalankan KUHP, Kejagung Minimalisir Pemenjaraan

Candra Yuri Nuralam

15/1/2026 16:59

Jalankan KUHP, Kejagung Minimalisir Pemenjaraan — Gedung Kejaksaan Agung(MI/Ramdani)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan akan manut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya yaitu meminimalisir pemenjaraan.

"Ini ada KUHP, pemberlakuan KUHP baru kan sudah merupakan hukum positif, kami akan melaksanakan. Tapi pada prinsipnya, Kejaksaan akan memproses dan meminimalisir proses pemenjaraan seminimal mungkin," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (15/1).

Anang mengatakan, Kejagung tengah menyesuaikan mekanisme penindakan usai KUHP diganti. Aturan baru kini memiliki pemindanaan ringan berupa kerja sosial. Hukuman itu dijadikan acuan Kejagung untuk meminimalisir pemidanaan. Akan banyak kasus pidana berakhir dengan kerja bakti.

Restorative justice juga dipastikan tetap sda meski KUHP berganti. Penyelesaian kasus tanpa sidang itu sejalan dengan kaidah KUHP. “Dan juga mengedepankan lagi pemulihan terhadap korban," ujar Anang.

Pidana ringan ini tidak berlaku untuk kasus korupsi. Koruptor dipastikan bakal dimiskinkan lewat penelusuran aset. "Kami akan mengedepankan pada pemulihan kerugian negara, seperti penanganan perkara korupsi nantinya," tutur Anang. (Can)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana

Berita Lainnya

Ayah dan Anak Terancam 5 Tahun Penjara atas Kasus Penganiayaan di Kapuk, Jakbar
25/2/2026 22:12
Dodo dan Nasio Siagian, ayah dan anak, terjerat pasal berlapis penganiayaan terhadap tetangga di Kapuk, Jakarta Barat.
KPK Tegaskan Yaqut Sudah Menerima SPDP
24/2/2026 19:58
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
KPK Periksa PNS Cholid Mawardi dalam Kasus Dugaan Suap Pajak Ditjen Pajak
19/2/2026 17:20
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Dugaan Pemerasan Berkedok Wartawan Sasar BUMN dan Perusahaan Swasta
17/2/2026 17:24
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Hakim MK Saldi Isra Tegaskan Uji UU tak Boleh Berbasis Kasus Roy Suryo Cs
10/2/2026 16:37
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Roy Suryo CS Gugat UU ITE dan KUHP ke MK, Merasa Dikriminalisasi atas Kasus Ijazah Jokowi
10/2/2026 16:12
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

LOAD MORE

Opini

Manusia Rohani
27/2/2026 14:42
Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha
27/2/2026 05:15
Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif
27/2/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05
Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved