Mantan Wakapolri Minta Setiap Laporan Polisi Harus Masuk SIPP

MANTAN Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno meminta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dapat memastikan bahwa setiap laporan polisi atau aduan dari masyarakat ke polisi tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

"Ini criminal justice system. Begitu masuk ke dalam tunnel criminal justice system, itu (perkembangan perkaranya) harus sudah terdaftar pakai check point," ujarnya dalam diskusi bertajuk RUU KUHAP & Repositioning Penyidikan Polri yang digelar di Jakarta, Jumat (30/5).

Tujuannya, agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan perkara yang dilaporkannya. Sehingga, jika perkara tersebut mengalami kemacetan di tahap penyidikan, masyarakat dapat melaporkan ke pihak yang berwenang.

Baca juga : Singgung Kinerja KPK, Mantan Wakapolri Usul Penyidikan Korupsi Balik ke Polisi

"Jadi kalau ada perkara macet, bisa cek di SIPP, laporkan ke Propam, 'Pak, ini lo perkara saya nomer sekian tolong dicek'," papar Oegroseno.

Selain itu, Oegroseno juga mengatakan pentingnya pemberitahuan soal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) saat laporan polisi masuk. Dengan notifikasi SPDP, jaksa selaku penuntut umum dapat mengingatkan polisi sebagai penyidik untuk memperpanjang proses penahanan terhadap tersangka.

Lebih lanjut, Oegroseno mengingatkan bahwa undangan klarifikasi tidak pernah diatur dalam KUHAP. Alih-alih, mekanisme klarifikasi sudah menjadi budaya yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk KPK, kejaksaan, dan kepolisian. 

"Mudah-mudahan kalau KUHAP baru lahir, kalau ada yang melakukan undangan klarifikasi, berarti itu pelanggaran etika profesi. Jadi harus tegas," katanya. (Tri/M-3)