Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi naiknya status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan oleh Polda Metro Jaya (PMJ).
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai bahwa proses tersebut merupakan langkah hukum yang wajar dan masih berada dalam koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Naiknya penyelidikan menjadi penyidikan, saya kira itu prosedur yang lumrah. Dan ini harusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk menguji kedalaman dari apa yang mereka yakini," kata Anam saat dihubungi, Senin (14/7).
Anam mengatakan bahwa proses hukum tersebut juga menjadi cerminan bagaimana setiap pihak menyampaikan keyakinannya kepada publik, bukan hanya soal materi perkara semata.
"Persoalannya seringkali bukan hanya pada substansi, tapi bagaimana cara keyakinan itu dikomunikasikan secara publik. Sepanjang yang kami amati, proses yang berlangsung sejauh ini masih sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk KUHAP," jelasnya.
Anam juga menjelaskan perbedaan pendekatan antara Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam menangani laporan serupa.
"Bareskrim sama Polda Metro itu, kalau dari segi di Bareskrim (itu) pelapor, dan yang di PMJ jadi terlapor, kan gitu. Kalau dari segi itu kan kita kembalikan lagi pada mereka. Tapi di Polda Metro, penyidik menilai telah ada cukup bukti untuk menaikkan status perkara," ucapnya.
"Makanya jadi statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Apakah ini prosedurnya lumrah? Tentu lumrah," terang dia.
Kompolnas juga memberikan atensi terhadap kinerja penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Anam berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan kredibel.
"Kami memberikan atensi agar penyidik Polda Metro Jaya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan kredibel dalam menangani perkara ini," tandasnya. (Fik/P-2)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
POLDA Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap seorang tenaga kesehatan di kamar kontrakan di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi.
Komika Pandji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak merasa berada pada posisi melakukan penistaan agama dalam show stand up comedy Mens Rea.
Komika Pandji Pragiwaksono menyatakan selalu membuka ruang dialog setelah menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polda Metro Jaya, Jakarta,
Pandji mengatakan, sejak awal hingga akhir pemeriksaan, suasana yang terbangun cukup bersahabat. Ia menilai proses klarifikasi berjalan jelas dan runut, tanpa tekanan.
Praktik perdagangan manusia ini melibatkan rantai yang panjang dengan nilai transaksi yang terus meningkat di setiap levelnya
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved